Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang Apresiasi Keputusan DPR RI Setujui Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

Jakarta (Bintang Save) – Aksi unjuk rasa ribuan Kepala Desa (Kades) dari berbagai daerah di depan Gedung DPR/MPR yang menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Masa Jabatan Kepala Desa yang semula enam tahun menjadi sembilan tahun akhirnya disetujui, Selasa (17/01/2023).

Walaupun sebelumnya sempat terjadi ketegangan dengan aparat kepolisian saat mereka memblokade jalan di depan gedung DPR RI.

Tuntutan Kepala Desa (Kades) yang meminta DPR RI dan Pemerintah melakukan Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 disetujui oleh Komisi II DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg). Tuntutan mereka juga disetujui oleh seluruh Fraksi yang ada di DPR RI.

“Di Komisi II, di Baleg, di fraksi, juga semuanya, semuanya menyetujui,” kata Anggota Komisi Il DPR RI, Mohammad Toha.

Lebih lanjut, Toha menjelaskan, agar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 bisa direvisi dan masa jabatan Kades bisa diperpanjang menjadi sembilan tahun. Pihaknya tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah.

“Tinggal tunggu Pemerintah, ya. Harus dua-duanya (yang setuju), DPR sama Pemerintah. Nah, kalau Pemerintah sudah klop, ini bisa jalan,” tambahnya.

Diketahui, keputusan DPR RI untuk menyetujui revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu usai Baleg DPR beraudiensi dengan perwakilan kepala desa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Para kepala desa sujud syukur setelah tuntutan mereka dikabulkan DPR RI dan pemerintah.

“Sujud syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas dikabulkan dan disetujuinya masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun, oleh Komisi II DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) juga disetujui oleh seluruh Fraksi yang ada di DPR RI,” ungkap M. Anwar, Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang.

Dia menambahkan, ada dua tuntutan. Pertama, cabut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 kaitannya dengan keuangan negara. “Kemudian, kembalikan lagi ruh Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014,” imbuhnya.

M. Anwar memaparkan, untuk pengelolaan Dana Desa (DD) yang saat ini diatur oleh pemerintah pusat agar di kembalikan kewenangannya kepada Desa. (Najan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*