Menjadi Kecamatan yang ke-16, FPRB Tambun Selatan Resmi Dikukuhkan

Tambun Selatan (Bintang Save) – Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kecamatan Tambun Selatan resmi dikukuhkan oleh Ketua FPRB Kabupaten Bekasi, Tuti Nurcholifah Yasin.

Pengukuhan ditandai dengan pelantikan Nawawi MN sebagai Ketua FPRB Kecamatan Tambun Selatan, di aula Kantor kecamatan, Rabu (5/10) sore.

Adapun struktur KSB FPRB Tambun Selatan terdiri dari Nawawi MN sebagai ketua, Efrizal Harahap menjabat posisi sekretaris dan Widya Basuki bendahara.

FPRB diharapkan menjadi mitra pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Tuti usai pelantikan. Menurutnya, FPRB merupakan mitra Pemerintah Daerah yang pembentukannya berlandaskan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam.

“Tugas dan fungsi FPRB adalah membantu penanggulangan bencana secara sukarela. Maka, terkait hal tersebut, pengurus FPRB Tambun Selatan diharapkan mampu menjalin sinergi dengan Muspika, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta unsur lainnya agar dapat berfungsi dengan baik,” kata Tuti.

Diungkapkan Tuti, pengurus FPRB Kabupaten Bekasi yang tergabung sebanyak 70 orang, terdiri dari berbagai unsur yang ada di pentahelix. Sementara pengukuhan FPRB Tambun Selatan adalah merupakan yang ke -16, setelah sebelumnya telah dilantik pengurus di 15 kecamatan berbeda.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Tambun Selatan, Junaefi, mengharapkan dengan adanya FPRB di wilayah Tambun Selatan ini membantu meringankan tugas pemerintah dalam hal penanggulangan bencana alam.

“Wilayah Kecamatan Tambun Selatan di kenal sebagai daerah langganan banjir, namun sedikit demi sedikit julukan langganan banjir dikikis dengan solusi. Alhamdulilah sejumlah titik rawan banjir sudah kami atasi,” ujar Junaefi.

Di sisi lain, Ketua FPRB, Nawawi MN, mengapresiasi kinerja jajarannya yang secara cepat mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membentuk FPRB di tingkat Kecamatan Tambun Selatan.

“Saya akui, terbentuknya tim ini sangat singkat sekali. Namun dikarnakan dorongan jiwa sosial yang tinggi dari teman-teman, maka ketika diajak bergabung langsung kebanyakan setuju untuk menjadi bagian dari FPRB,” ucapnya.

Hadir pada acara pengukuhan FPRB Tambun Selatan, antara lain Koramil, Polsek dan Kementrian Agama (KUA) serta aparatur desa dan keluarahan.

Paradigma Baru Penanggulangan Bencana

FPRB merupakan upaya mendorong peran serta stakeholder atau pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi dan media dalam manajemen penanggulangan bencana.

“Kenapa namanya Pengurangan Resiko Bencana, bukan penanggulangan bencana? Karena sejak era Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kita masuk pada paradigma baru manajemen penanggulangan bencana,” ungkap Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, saat pengukuhan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Tingkat Kabupaten Bekasi, di Nuanza Hotel, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (28/7) lalu.

Hal itu adalah di mana penitikberatannya pada pengurangan resiko bencana, bukan tanggap darurat bencana.

Konsekuensi perubahan paradigma tersebut, sebagaimana dilansir terkenal.co.id, menjadikan hal yang bersifat kebencanaan dari semula penanggulangan saat bencana terjadi menjadi mengurangi resiko apabila bencana terjadi.

FPRB yang telah dikukuhkan memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun kesadaran masyarakat agar mengetahui wilayah sendiri yang memang berpotensi terkena bencana, seperti letak geografis Kabupaten Bekasi ada di daerah hilir yang banyak sungai atau muara.

“Bencananya macam-macam, ada yang banjir yang paling banyak terjadi, ada yang kebakaran, pemukiman di pabrik dan sebagainya, ada juga bencana non alam seperti wabah covid, PMK, kegagalan teknologi, pesawat jatuh, dan bencana sosial seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, termasuk sampah yang kita istilahkan di sini darurat sampah itu bisa dan wajib jadi garapan FPRB,” jelas Dani. (Ccp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*