Hadiri Silaturahmi Akbar PKBU, Ketua DPRD: Jangan Ada Dikotomi Utara dan Selatan

Tambun Utara (Bintang Save) – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah menghadiri acara Silaturahmi Akbar Tokoh Masyarakat dan Ulama Utara Bekasi yang digelar oleh Presidium Kabupaten Bekasi Utara (PKBU), bertempat di gedung STAI Attaqwa, Bahagia, Kecamatan Babelan, Jumat (17/6) siang.

Acara yang mengambil tema “Dalam 1 Tahun Jejak Pintas Presidium Kabupaten Bekasi Utara” itu dihadiri antara lain, Bupati Bekasi Periode 1998-2003 Wikanda Darmawijaya, Ketua Umum Jajakan Nusantara HK Damin Sada, KH. Turmudzi, HD Sunaryo, dan KH. Abid Marzuki. Nampak pula para camat dan kepala desa dari 13 kecamatan yang termasuk wilayah pemekaran.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menyambut baik perjuangan yang dilakukan oleh PKBU. Namun demikian, ia mewanti-wanti, bahwa adanya keinginan pemekaran Bekasi semata-mata adalah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurutnya, DPRD Kabupaten Bekasi pada prinsipnya akan mendorong percepatan adanya Bekasi Utara.

“Kami akan dorong apa yang menjadi asprirasi masyarakat. Tentunya, hal ini adalah bagian dari perjuangan yang panjang,” ucapnya.

Namun, ia meminta, untuk sementara jangan pernah ada dikotomi antara Utara dan Selatan. “Kita sama satu Bekasi. Dan jangan sampai ada gejolak, tempuh lah perjuangan melalui cara- cara yang elegan,” ujarnya.

Pasalnya, di sisi lain, masalah kesenjangan (antara Bekasi wilayah Utara dan Selatan) yang disuarakan dan menjadi alasan munculnya rencana pemekaran, tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja.

“Sebab menurut orang Selatan katanya prioritas pembangunan dibawa ke Utara, tapi anggapan sebaliknya juga dikatakan oleh orang di Utara. Mudah-mudahan, lahirnya PKBU adalah solusi bagaimana masyarakat Bekasi di wilayah Utara dan Selatan bisa sejahtera bersama,”.

BN Holik Qodratullah

Ketua PKBU, Syamsuri IB, S.Pd.i., menerangkan tentang rekam jejak PKBU memperjuangkan rancangan pemekaran Kabupaten Bekasi wilayah Utara.

Dituturkannya, sejak pertama kali dikukuhkan, PKBU telah banyak mengalami kemajuan dalam upayanya mengumpulkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Ia menegaskan, hanya dua persyaratan lagi yang dibutuhkan, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bupati Bekasi dengan DPRD, dan Surat Keputusan Masyarakat Desa (SKMD).

“Kami PKBU akan terus mendorong percepatan pemekaran Bekasi. Karena pemekaran juga sudah menjadi visi misi Gubernur Jawa Barat. Pj. Bupati harusnya sudah paham,” kata dia.

Apalagi, lanjutnya, Pj. Bupati mendapatkan SK dari Kemendagri yang salah satu tugasnya –dalam poin nomor tiga– adalah tentang pemekaran Kabupaten Bekasi.

“Ini (pemekaran) harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pemekaran ini adalah untuk keadilan sosial, percepatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Bekasi,” terangnya. (Adv)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*