Sampaikan Aspirasi ke DPRD, Masyarakat Penambang Desak Legalisasi Aktivitas Pertambangan

Belitung Timur (Bintang Save) – Perwakilan masyarakat penambang menggelar audiensi dengan DPRD Belitung Timur, Senin (28/3/2022).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai status wilayah pertambangan yang bisa dieksplorasi oleh masyarakat, atau menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Audiensi dihadiri langsung Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja. Nampak dalam pertemuan itu, Ketua LSM Warna Indonesia Syamsu Rizal, Rudi JW, Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup Ismed, Yaya, dan Ketua Asosiasi Penambang Timah Rakyat, Rudi Mudong.

“Harus kita akui bahwa pertambangan masih menjadi sektor ekonomi utama di Belitung Timur. Karena itu, harus ada pengaturan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan, ada simbiosis mutualisme,” kata Fezzi.

Di lain pihak, Yaya menekankan kebijakan dari pemerintah untuk rakyat.

“Sementara masyarakat penambang resah menunggu (WRP-red), ataukah ada pihak lain yang mulai melirik untuk pengalihan pengganti. Pada akhirnya masyarakatlah yang selalu mendapat perlakuan kurang bijak, bahkan selalu dirugikan. Tetapi di sisi lain, pihak penampung biji timah, yaitu PT. Timah nampak adem ayem saja,” simpulnya.

Dalam pertemuan itu, Syamsu Rizal juga menegaskan hal yang sama. Dirinya menegaskan, bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan masalah pertambangan. Ia memastikan, advokasi yang dilakukan LSM dan unsur terkait lainnya adalah murni karena membela masyarakat.

Dia malah mempertanyakan apakah semua kegiatan GAKKUM yang didampingi KLHK Kabupaten Belitung Timur sudah sesuai SOP (prosedur-red). “Ketidakmampuan Pemkab Belitung Timur memberikan kebijakan bagi penambang terlihat jelas sekali, dan ini perlu dipertanyakan langsung (kepada Pemkab-red), ” tegas Syamsu Rizal.

Ketua Asosiasi Penambang Timah, Rudi Mudong, meminta pemerintah agar memberikan solusi yang konkret.

“Sebab sebagian besar masyarakat Beltim adalah penambang. Banyaknya daerah yang dikelola oleh mereka kemungkinan besar ada dampak terhadap lingkungan.”

“Tetapi daerah yang masih berpotensi untuk ditambang di luar IUP timah, di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan. Namun bukan untuk mendukung masyarakat dengan kebijakan tentunya, namanya juga tambang rakyat,” ucap Rudi.

Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup, Ismed, menyoroti, sesuai rapat Forkominda mengarah ke WPR sebelumnya perlu data, tata ruangnya pun harus ada dan letak yang jelas, merujuk ke RDTR per kecamatan menuju tata ruang wilayah. Apakah ini akan segera terlaksana yang payung hukumnya jelas?,” imbuh Ismed.

Menurutnya, hasil diskusi dia dengan kawan- kawan penambang, ada kebutuhan yang sangat mendesak saat ini menyambut puasa dan Idulfitri, dimana berapa ratus kepala keluarga yang tidak dapat melakukan aktifitas menambang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

“Paling tidak para pemangku kebijakan harus memberikan kebijakan untuk para penambang mengais rezeki. Sebab kebutuhan Rumah tangga pasti meningkat,” ujar Ismed.

Mulya Karyadi menerangkan, adapun lokasi WPR seluas 8.000 hektare di Beltim perlu di evaluasi. “Mengapa rakyat penambang timah tidak beroperasi di WPR? Apakah deposit biji timah sudah nol? Dan, bagaimana tata kelola tambang di WPR terhadap lingkungan eks tambang timah rakyat? Sementara untuk penambahan lokasi WPR baru perlu data eksplorasi yang mengandung potensi sisa deposit biji timah,” ungkapnya.

Sehingga dengan demikian, penetapan lokasi WPR baru dapat tepat sasaran. Saat ini, lanjut dia, rakyat banyak beroperasi di lokasi eks kawasan tambang timah sehingga dalam penetapan lokasi WPR baru yang akan diusulkan oleh Pemda Beltim perlu menjadi bahan, bahwa lokasi eks tambang timah berada sekitar radius pantai dan rawa-rawa perlu menjadi titik objek untuk lokasi WPR atau seluruh eks kawasan tambang timah menjadi lokasi WPR. Ditata ulang pasca tambang timah rakyat Belitung timur,” kata Mulya Karyadi.

Iya juga menjelaskan titik biji timah saat ini hanya berupa spot kecil dalam eks kawasan tambang. Dengan Metoda tambang timah rakyat sangat relatif aman dan mudah dari segi pengelolaan lingkungan eks tambang timah, dan sistem tambang rakyat mampu menciptakan lapangan kerja mandiri, meningkatkan volume produksi dengan efisien, dan mampu menghasilkan nilai ekonomis.

“Sehingga perputaran uang ditingkat masyarakat cukup besar. Dengan begitu, mampu menggerakan perputaran roda ekonomi di segala bidang,” terangnya. (Agus Triantika)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*