Gelar Reses, Budiyanto: Pembangunan di Kab. Bekasi Dilakukan Tanpa Konsep yang Terencana dan Terintegrasi

Cikarang Pusat (Bintang Save) – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto, S.Pi., menyoroti pembangunan di Kabupaten Bekasi yang dijalankan tanpa adanya konsep dasar perencanaan membangun secara terencana dan terintegrasi.

Hal itu, menurutnya, berdampak terhadap dua hal. Pertama, kualitas pembangunan yang kurang baik.

“Kedua, Pemerintah Daerah kelihatannya maju mundur. Niat mau membangun BLK (balai latihan kerja) misalnya, tapi belum ada studynya, DED-nya belum ada, akhirnya gak jadi,” ucapnya saat menggelar kegiatan Reses I Masa Persidangan Tahun 2022, di Gedung Serbaguna, kantor Kepala Desa Cicau, Cikarang Pusat, Sabtu (26/2/2022) siang

Sehingga pada akhirnya, pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak bergerak maju, hanya berkutat pada perbaikan infrastruktur jalan.

“16 tahun kita hanya ngebetulin jalan. Nambal jalan yang bolong. Begitu terus, padahal kepala daerah sudah berkali-kali berganti,” tandas anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dirinya mengambil contoh fakta bahwa Kabupaten Bekasi hari ini merupakan daerah industri terbesar. Status tersebut, kata dia, pasti ada multiplier effect yang sudah teridentifikasi.

“Tetapi untuk akses jalan dari wilayah masyarakat lokal ke kawasan industri saja masih ada masalah. Harusnya kan tidak,” ungkapnya.

Hal ini lah, menurut Budiyanto, yang membuat pembangunan di sektor lain menjadi kurang tersentuh. Misalnya sektor ekonomi; salah satunya UMKM.

“Kondisinya sekarang, UMKM kita hidup karena memang marketnya sudah clear. Penduduk makin bertambah, perumahan baru terus dibangun. Belum lagi pekerja pendatang yang –tidak tinggal di Bekasi– pasti ada transaksi karena adanya kebutuhan. Dan ini bisa dipenuhi masyarakat lokal, oleh UMKM kita,” jelasnya.

“Lantas Pemda harus bagaimana? Langkah besarnya adalah harus lebih awal melakukan identifikasi dan perencanaan jangka pendek, menengah, serta panjang. Menyiapkan konsep dasar membangun Kabupaten Bekasi baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, termasuk budaya,” terang Budiyanto.

Sementara itu, terkait usulan yang sudah di inventarisir oleh Pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan, saat ini berada di angka 489 usulan.

Namun demikian, Kepala Desa Cicau, Maman Pahlepi, berharap agar usulan yang menjadi prioritas dapat terlaksana. “Sebab kami ada pengalaman, usulan yang bahkan sudah ‘diketok palu’ pun bisa batal. Contohnya SDN Cicau 01 dengan anggaran sekitar Rp4 miliar, yang dengan berbagai pertimbangan akhirnya tidak terlaksana,” kata dia.

Karena itu, diutarakan Maman, untuk Desa Cicau pada tahun 2022 ini mendapat 21 titik pengerjaan pembangunan. “Kami sangat mengharapkan atensi dari Pak Dewan supaya bisa mengawal usulan tersebut agar benar-benar terealisasi,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Budiyanto berjanji akan memberikan perhatiannya. Namun juga, ia meminta kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa Cicau khususnya untuk terus menjalin komunikasi dengan anggota DPRD wakil dari Dapil I, yang pada periode ini jumlahnya mencapai 10 orang.

“Ini bukan berlebihan, tapi bagaimana saya menyerap informasi aspirasi dengan adanya usulan yang banyak agar bisa terlaksana.”

“Jadi Pemdes ini harus sering-sering melakukan follow up proposal yang sudah diajukan, baik ke dinas maupun ke anggota dewan,” ujarnya.

Adapun total aspirasi DPRD tahun kemarin, disampaikan Budiyanto, ada 13 ribu. Sedangkan yang terealisasi antara 3.000-4.000 titik. Sementara tahun ini ada 4.265 yang usulannya sudah masuk.

“Dari sini, satu hal yang penting adalah, bahwa ternyata ada 4.000 lebih yang membutuhkan pembangunan di Cikarang Selatan,” pungkasnya. (Ccp)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*