Ketua Komisi II Dorong Penegakan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan

Cikarang Pusat (Bintang Save) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, SE., mendorong penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap tempat hiburan malam (THM) yang masih menjamur di wilayah Kabupaten Bekasi.

Demikian diungkapkan Sunandar kepada awak media saat ditemui di kantornya, Jumat (1/10/2021).

Pernyataan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu merujuk pada Pasal 47 yang menyebutkan bahwa diskotik, bar, klab malam, pub, karaoke, panti pijat dan live music merupakan jenis usaha yang dilarang.

“Kami di Komisi II tetap mendorong agar Perda tersebut dapat ditegakkan,” ucapnya.

Sekadar mengingatkan, Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan memang terus menyulut polemik.

Bahkan sejak pertama kali diterbitkan, Pasal 47 dalam Perda sempat digugat oleh para pengusaha tempat hiburan namun ditolak melalui putusan MA Nomor 06 P/Hum/2017. Atas dasar putusan tersebut, Pemkab Bekasi kembali didesak agar Perda Pariwisata ditegakkan.

Situasi menjadi semakin pelik karena Dinas Pariwisata dan Satpol PP malah lebih banyak saling lempar kewenangan dari pada menyatakan komitmennya (untuk megakkan Perda-red).

“Pada intinya, eksekusi Perda itu, mau direvisi atau sebagainya, (domainnya) tetap ada di tangan eksekutif,” kata Sunandar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, SE.

Menurut Sunandar, ada dua faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan Perda tersebut. Pertama, adalah karena tidak adanya sanksi pidana yang termaktub dalam Perda bagi para pelanggar aturan. Kondisi ini kemudian membuat Satpol-PP tidak bisa berkutik.

Kedua, tidak adanya izin dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pariwisata bagi pengusaha tempat hiburan.

“Setahu saya gak ada (izin/rekomendasi dari dinas) dari dulu. Bahkan, kalau dicek ke pengusahanya langsung — apakah ada (izin) IMB dan sebagainya — kemungkinan besar itu mereka tidak punya,” ungkapnya.

“Ada juga (izinnya) restoran tapi pas dicek di dalamnya ada tempat karaoke, spa, live music dan lain-lain,” tambah Sunandar.

Atas sengkarut persoalan yang ada, Sunandar menyodorkan dua hal. Pertama, Perda harus ditegakkan. Kedua, jika akan direvisi, maka gagasannya seharusnya muncul dari kalangan pengusaha.

“Kita lihat ada atau tidak permohonan (revisi) dari pengusaha. Tentunya, mereka harus menyertakan juga kajian dampak baik dan buruknya dari Perda tersebut. Opsi lain — jika mau direvisi — bisa saja datang dari Kemendagri. Terlepas dari itu semua, terkait persoalan ini, inisiatif penyelesaiannya tetap harusnya datang dari eksekutif,” pungkas Sunandar. (ADV)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*