Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Harus Dikendalikan

Cikarang (Bintang Save) – Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi harus mampu ditekan, sehingga fungsi-fungsinya seperti sebagai penghasil produk pertanian dapat terus dipertahankan. Pandangan demikian diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, S.E, M.Si.

Hal ini terkait dengan verifikasi data Lahan Baku Sawah (LBS) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Dari hasil verifikasi tersebut, terungkap bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi saat ini tercatat sebesar 57 ribu hektar.

Berdasarkan laporan Dinas Pertanian, verifikasi itu sendiri dilakukan terkait dengan rencana bakal dilanjutkannya Pembahasan Raperda Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh DPRD Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya diakui sempat mandeg.

Untuk diketahui, menurut data dari Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Bekasi, kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Bekasi meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Adapun untuk kawasan pertanian tanaman pangan mencakup lahan basah dan kering.

Pertanian lahan basah akan diarahkan dan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 35,244 hektar. Jumlah itu tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Bekasi seperti Cabangbungin, Sukawangi, Sukakarya, Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Setu, Serang Baru, Cibarusah serta Bojongmangu.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, S.E, M.Si., (tengah-duduk-mengenakan kemeja batik).

Sedangkan untuk kawasan hortikultur seluas kurang lebih 2,47 hektar berupa pertaninan lahan kering yang tersebar di Kecamatan Cibarusah, Serang Baru dan Bojongmangu. Kemudian lahan kawasan perkebunan seluas 710 hektar berupa tanaman tahunan yang tersebar di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu, Serang Baru, Cibarusah serta Bojongmangu.

Kepada Bintang Save, BN Holik memastikan komitmen DPRD Kabupaten Bekasi untuk turut mempertahankan keberadaan lahan sawah produktif.

“Apabila laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan, maka diharapkan fungsi lain seperti fungsi ekologi dapat dipertahankan dan dijaga keberadaannya,” ujarnya.

Menurutnya, lahan pertanian produktif yang mengalami penyusutan ini apabila tidak dikendalikan akan mengganggu kelangsungan dan produksi yang akhirnya bisa menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, baik itu ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Apalagi, selain fungsi pasokan produksi, lahan pertanian juga mempunyai berbagai fungsi lain yaitu sebagai penyedia dan pembuka lapangan kerja, fungsi lingkungan dan fungsi wilayah tangkapan air (water catchment area). “Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan hilangnya fungsi – fungsi lain tersebut,” ucap BN Holik.

Di sisi lain, mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan telah menjadi komitmen bersama melalui upaya-upaya pembangunan pertanian berkelanjutan, karena sebagian besar bidang masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.

Namun, adanya masalah alih fungsi lahan pertanian pangan –terutama lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian sawah– mengakibatkan terjadinya konversi lahan setiap tahun.

“Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan,” tegasnya.

Penataan ruang, disebutkan BN Holik, merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang jelas diamanatkan peraturan mengenai lahan pertanian abadi.

Amanat yang dimaksud telah dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

“Pada dasarnya, kami (DPRD Kabupaten Bekasi) selalu bertindak bekerja dan berpikir tentang kemajuan Kabupaten Bekasi terkhusus untuk sektor pangan. Dalam kaitannya dengan LP2B ini, kami terus melakukan monitoring guna memastikan validitas data (luas lahan/LBS-red) yang nanti tentunya berpengaruh secara konversi akan lahan di Kabupaten Bekasi,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Raperda Perlindungan LP2B telah diajukan Pemerintah Kabupaten Bekasi sejak Juni 2018 silam. Draft Raperda ini sempat dikembalikan pada 01 Agustus 2018 lalu karena adanya ketidaksesuaian data mengenai luas lahan pertanian yang ada di Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Badan Informasi Geopasial dan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. (Adv)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*