COVID-19 Masih Mengintai, Pemkab Bekasi Tunda Rencana Belajar Tatap Muka

Cikarang (Bintang Save) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum bisa memastikan jadwal belajar tatap muka di seluruh sekolah di Kabupaten Bekasi akan dimulai.

Hal itu, dikarenakan kasus penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bekasi yang masih tinggi.

“Kami khawatir akan memicu meningkatnya kasus COVID-19, jadi masih belum bisa memberikan kebijakan (belajar tatap muka-red) apakah digelar pada semester genap ini atau tidak,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda, saat ditemui Bintang Save di ruang kerjanya, Rabu (6/1/2021) pagi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda.

Carwinda menambahkan, bahwa sebenarnya pemerintah telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bahkan, pemerintah sudah memiliki skema belajar tatap muka di massa pandemi.

Skema dimaksud salah satunya tertuang dalam SKB 4 Menteri, seperti pembatasan jumlah siswa. Rencannya, dalam satu kelas hanya boleh diisi 50 persen dari total jumlah siswa yang ada. Kemudian, untuk mencegah penyebaran, pelajar wajib diantar-jemput oleh orang tuanya.

Sebelum memulai kegiatan belajar tatap muka pun pihak sekolah harus mendapat izin dari orangtua melalui komite sekolah. Setelah dapat izin, sekolah wajib memenuhi serangkaian sarana dan prasarana sebelum kemudian mengajukan izin ke pemerintah daerah, antara lain tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, masker, alat pengukur suhu tubuh.

Namun, kesiapan itu tidak dibarengi dengan kondisi pandemi yang justru terus meningkat. “Persyaratan untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu, harus ada izin dari pihak orang tua siswa,” katanya.

Dengan kata lain, orang tua boleh saja untuk tidak mengizinkan anaknya masuk kelas. Kalau sudah begitu, pihak sekolah harus memfasilitasi proses belajar secara daring (online).

Dalam SKB memang disebut, pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 memberikan kewenangan satuan pendidikan kepada kepala daerah masing-masing. Pada dasarnya kewenangan buka-tutup satuan pendidikan diberikan kepada Pemerintah Daerah baik provinsi untuk bidang menegah atas dan kabupaten/kota untuk pendidikan dasar.

Kepala daerah memiliki kewenangan karena mereka yang paling memahami kondisi setiap wilayahnya, termasuk bagaimana kondisi fasilitas kesehatan di setiap daerah.

Di sisi lain, Carwinda mengakui, sudah ada sekolah yang menyodorkan izin untuk dapat menggelar belajar tatap muka. “Tapi masih kami kaji lagi,” ungkapnya.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan.

Di tempat terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan, melontarkan pernyataan senada. Ia tak menampik, bahwa pemerintah dan semua unsur terkait termasuk Polri tidak mau gegabah dalam mengambil kebijakan.

“Intinya pelaksanaan belajar tatap muka sudah ada prosedur teknisnya. Namun kami terus mengkaji berbagai kemungkinan, karena kasus COVID-19 di sejumlah daerah belum juga mereda,” terangnya. (TS)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*