Kunker ke Kecamatan Setu, Komisi 1 Identifikasi Permasalahan Penataan Aset Daerah

Setu (Bintang Save) – Penataan aset daerah di Kabupaten Bekasi amburadul. Sejumlah kasus terkait dengan sengketa tanah seringkali harus diselesaikan di pengadilan. Pada beberapa kasus, Pemkab Bekasi justru kalah ketika digugat oleh ahli waris pemilik lahan.

“Permasalahan hukum antara masyarakat dengan Pemda (Pemerintah Daerah) ini berlangsung sudah sejak lama. Karenanya, Komisi 1 tengah fokus melakukan monitoring masalah aset di beberapa daerah. Salah satunya di Kecamatan Setu,” ungkap anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto, S.P.i., usai kunjungan kerjanya di kantor Kecamatan Setu, Kamis (19/11) pagi.

Ia menyontohkan persoalan aset tanah kas desa (TKD) yang belum bersertifikat lalu digugat masyarakat. “Bahkan (aset TKD-red) sudah digunakan sebagai sarana publik seperti sekolah dan puskesmas. Dalam kondisi seperti itu yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat,” jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Oleh karena itu, lanjut Budiyanto, pihaknya mendorong untuk mencari solusi terbaik agar masalah sengketa aset bisa terselesaikan. “Kalau memang kalah (di pengadilan) dan harus bayar, ya lunasi. Karena itu fasilitas publik,” kata dia.

Hal lain yang juga didorong oleh Komisi 1 yakni adanya verifikasi dan identifikasi aset. Aset-aset yang ada dan sudah terdata, menurutnya, harus segera disertifikasi agar tidak timbul permasalahan hukum kedepannya. Kemudian, pembentukan tim fasilitasi aset.

“Terakhir, kita akan dorong ADD bisa diarahkan untuk penataan aset, termasuk kegiatannya. Untuk TKD perlu dikasih plang,” tutur politisi PKS ini.

Sementara itu, Sekretaris Camat Setu, M. A. Amran, mengatakan bakal menyampaikan hasil kunjungan Komisi 1 ke camat. Pada intinya, kata Amran, pihak kecamatan mendukung program Pemkab Bekasi dalam hal penataan aset di wilayah Kabupaten Bekasi. Salah satunya di Kecamatan Setu.

“Adapun inti dari kunker Komisi 1, yaitu para dewan mengharapkan kita (kecamatan) memonitor dan menyelesaikan TKD serta aset-aset bermasalah lainnya, terutama yang belum terdata secara baik,” ucap dia saat ditemui Bintang Save di ruang kerjanya.

Selain itu, ketika ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemkab Bekasi kalah atas suatu gugatan, maka pihak kecamatan juga diminta dapat mendorong penyelesaian ganti rugi.

“Jangan sampai nanti dimiliki pihak luar, malah jadi permasalahan baru lagi di lain hari. Kita akan bicarakan ini kepada pihak terkait supaya bisa bersinergi dengan kecamatan untuk menyelesaikan masalah aset itu,” tuturnya. (Ccp)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*