Agar Sektor Pariwisata Tak Bangkrut, Komisi II Minta Pemkab Bekasi Siapkan Strategi Khusus

Cikarang Pusat (Bintang Save) – Wakil Ketua Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Nyumarno, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk lebih memperhatikan sektor pariwisata terutama pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB), dimana para pelaku sektor ini perlahan mulai membuka kembali usahanya.

Menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang paling merasakan penurunan omzet imbas pandemi Covid-19. “Akhirnya, puluhan usaha yang bergantung pada sektor ini terpaksa tutup karena rentannya penularan viruscorona di tempat wisata. Ya, meskipun masih ada pengusaha yang berbaik hati untuk tetap memberikan gaji pekerjanya walau diliburkan,” ucapnya.

Nyumarno mengaku telah melihat sendiri sektor pariwisata yang tidak beroperasi pertama kali saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi antara lain adalah wisata alam, arena bermain anak, kolam renang (waterboom dan sejenisnya), dan usaha hiburan seni budaya (jaipong, topeng, wayang golek, organ tunggal, dan usaha hiburan sejenis lainnya).

Bahkan, para pekerja seni, Kawung Tilu, Taman Limo, dan beberapa wisata alam, jauh lebih dulu sadar untuk menutup usahanya karena mengikuti pemberitaan dan imbauan pemerintah pusat jauh sebelum KLB dan PSBB Kabupaten Bekasi diberlakukan.

“Mereka yang pertama praktis tutup jauh sebelum diterapkan PSBB, mereka sudah tidak beroperasi Iagi bahkan saat Kabupaten Bekasi meetapkan pandemi ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 16 Maret 2020 yang lalu. Setelahnya menyusul saat pemberlakuan PSBB Kabupaten Bekasi, usaha rumah makan, restoran, dan sejenisnya juga harus tutup, termasuk untuk hotel dan penginapan juga mengalami penurunan tamu sampai hampir 80%,” papar Nyumarno.

“Karena itu Pemerintah Daerah harus mempersiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang agar sektor pariwisata tidak gulung tikar di masa pandemi ini,” kata Nyumarno.

Dijelaskan politisi PDI-P itu, strategi jangka pendek yang harus dilakukan Pemerintah Daerah salah satunya dengan memberi dukungan kepada pelaku usaha pariwisata dan Parekraf. Dukungan dimaksud bisa berupa insentif atau bantuan sosial bagi para pekerja di sektor usaha pariwisata dan pekerja seni, pembebasan biaya BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya, pengurangan atau subsidi biaya Iistrik, subsidi biaya air, sewa, dan relaksasi peminjaman bank.

Pesona Wanajaya di Kecamatan Cibitung, salah satu destinasi wisata baru yang kini mulai beroperasi kembali dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Sementara untuk strategi jangka panjang, Nyumarno menjelaskan, Pemerintah Daerah bisa memberikan penghapusan PB1 (pajak pembangunan 1-red), yaitu pajak makanan dan minuman yang dipungut dari usaha-usaha wisata seperti tempat makan, restoran, penginapan ataupun hotel.

“Selain itu, ke depannya Pemkab juga harus mempersiapkan kenyamanan di destinasi wisata yang terdampak Covid-19, seperti kebersihan, keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan menyiapkan regulasi daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha pariwisata,” terangnya.

Yang juga tak kalah penting, Pemerintah Daerah harus meningkatkan peran Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) sebagai tim gugus desa yang dibina oleh dinas.

“Pokdarwis perannya seringkali dikesampingkan di dalam pengembangan pariwisata, padahal kelompok ini beranggotakan anak-anak muda kreatif yang peduli akan kemajuan pariwisata di desanya,” ungkap Nyumarno.

Peningkatan peran Pokdarwis, lanjut Nyumarno, diharapkan dapat menjadi agen perubahan, motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif di desa, sekaligus menginisiasi gerakan bersama menjaga destinasi pariwisata.

“Harapannya agar pariwisata di Kabupaten Bekasi bisa segera bangkit di tengah pendemi ini. Terobosan strategi dan kecepatan implementasi adalah kunci dari kemenangan kita dalam pertarungan melawan viruscorona ini,” tegasnya penuh penekanan.

Namun implementasinya tidak saja membutuhkan anggaran, tetapi juga harus adanya pendampingan yang intensif, sehingga pembenahan destinasi yang dilakukan sesuai dengan standar global manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan. “Langkah ini bisa dilakukan saat pandemi sudah mulai berakhir. Tetapi tetap harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya. (ADV)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*