Komisi I: Perpanjangan Masa Jabatan Dirut PDAM-TB Sah Secara Hukum

Cikarang Pusat (Bintang Save) – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto, S.Pi., menegaskan bahwa keputusan untuk tetap memperpanjangan masa jabatan Usep Rahman Salim sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi adalah sah secara hukum, dan sesuai dengan mekanisme yang normatif.

Karenanya, politisi PKS itu meminta Bupati Bekasi untuk konsisten dengan keputusannya (memperpanjang masa jabatan Usep-red) tanpa intervensi pihak manapun.

“Adapun adanya pihak-pihak yang tidak setuju atas keputusan tersebut, itu karena mereka tidak memahami kondisi yang sebenarnya. Disamping itu memang terdapat banyak kepentingan diluar kapasitas dan otoritasnya yang ujung-ujungnya memaksakan kehendak karena kepentingannya tidak diakomodir saja. Saya sudah membaca itu secara gamblang dan detail,” kata Budiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Bintang Save, Minggu (20/9).

Dalam hal ini, menurutnya, Pemkot Bekasi juga tidak menunjukkan itikad baik dengan selalu mengakali tahapan kesepakatan yang sudah dilakukan beberapa kali. Padahal, sudah dikawal langsung BPKP Jawa Barat.

“Mereka (Pemkot Bekasi) selalu mencari alasan, mengelak menyelesaikan kesepakatan yang sudah disetujui bersama dengan mencari-cari alasan yang tendensinya adalah tidak komit atas kesepakatan yang sudah ada,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Usep Rahman Salim sebagai Dirut PDAM-TB sejatijya telah berakhir sejak 19 Agustus 2020 lalu. Namun Pemerintah Kabupaten Bekasi dikabarkan memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Usep.

Dalam prosesnya, langkah ini mendapat tentangan keras terutama dari Pemkot dan DPRD Kota Bekasi. Padahal, perpanjangan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi itu dilakukan oleh Kuasa Pemilik Saham (KPM) yang dalam hal ini Bupati Bekasi.

Hal itu bersandar pada PP Nomor 53 Tahun 2017 dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) NoMor 37 Tahun 2018 dan penilaian kinerja PDAM Tirta Bhagasasi. Sehingga, KPM selaku pemilik PDAM Tirta Bhagasasi dibenarkan untuk memperpanjang jabatan dirut meskipun tanpa melalui tahapan open bidding.

Kemudian, berdasarkan release dokumen Juli 2016 yang ditandatangani Dirut, Dirum dan Bagian Keuangan PDAM Tirta Baghasasi, tertera bahwa saham PDAM Kabupaten Bekasi yakni senilai Rp. 226 milyar setara 79,46%, dimana Pemkot Bekasi sebesar Rp. 58 milyar atau setara 20,54%.

“Terkait statement saya yang bilang komposisi saham 85%/15% saya minta maaf, karena tidak menyebutkan tahunnya. Sebab zaman periode saya menjadi dewan dulu komposisi sahamnya sempat seperti itu,” imbuhnya.

Lantaran Pemkab Bekasi merupakan pemegang saham utama inilah, lanjutnya, dan sesuai Perda Tingkat II Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bekasi, “Anggota Dewan Direksi adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati”. (Dodo)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*