Situ Cibeureum Termasuk RTH, Pengembang Grandwisata Tak Bisa Seenaknya

Tambun Selatan (Bintang Save) – Perjuangan sejumlah pihak untuk mendapatkan kejelasan tentang status dan luas lahan Situ Cibeureum menghasilkan kemanjuan. Hal ini berkat keseriusan pihak-pihak yang terlibat.

Yang terbaru, kunjungan bahkan dilakukan langsung ke lokasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) dan Derektorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kamis (3/9).

Kedatangan para perwakilan dari pemerintah pusat itu dalam rangka rapat koordinasi pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang Situ Cibeureum, sekaligus juga mengunjungi lokasi Situ Cibeureum. Dari pantauan Bintang Save, nampak hadir Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Kasubsi BPN Kabupaten Bekasi, Camat Tambun Selatan, Kepala Desa Lambangsari, Kepala Desa Lambangjaya, Polsek Tambun Selatan, Kodim, BPD, tokoh masyarakat, dan Ketua Aliansi Ormas Bekasi (AOB).

Di hadapan wartawan, Kementerian ATR / BPN, Wisnu Subroto, menjelaskan bahwa keberadaan taman serta properti harus bersamaan. “Tidak boleh dari pihak mana pun yang mencoba menutup aksesnya. Ketentuannya ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.”

“Pada Pasal 61 ayat C, sanksinya ada di Pasal 72. Jadi kita secara hukum punya dasar hukum untuk mengatakan itu,” ucapnya.

Kemudian, jika pihak developer sudah menggunakan taman mereka tetap tidak bisa sewenang-wenang dalam melakukan kebijakan, karena di dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa setiap bidang (tanah) mempunyai fungsi sosial. “Artinya, kalau bidang itu mengganggu secara sosial maka dia harus dikenakan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi itu yang harus kita tegakkan,” jelas Subroto.

Masterplan Situ Cibeureum Nomor 653/MP./tarkim/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016
Masterplan Situ Cibeureum Nomor 653/MP./tarkim/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016

Pernyataan Subroto tersebut merujuk pada fakta kepemilikan sebagian lahan situ oleh pihak swasta, yang dalam hal ini adalah PT Putra Alvita Pratama (PAP).
“Jadi nantinya kita harus duduk bareng bersama pihak direksi PT Putra Alvita Pratama (PAP). Kita akan bicara dengan baik- baik dan menegoisasikan tentang Situ Cebereum,” terangnya.

Namun ia mengandaikan, jika terjadi gugatan, Subroto meyakini pihaknya memiliki basis data yang cukup kuat.

Hal senada, diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto. Ia mengatakan, bahwa sebetulnya titik temu permasalahan Situ Cibeureum merupakan bagian dari, RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang mana pihak dari PT PAP, mestinya merujuk pada dokumen masterplan Grand Wisata bahwa Cibeureum merupakan ruang terbuka hijau.

“Artinya sebelum dijadikan perumahan Grand Wisata –masterplan yang terlebih dahulu ada pada tanggal 29 November 2016 (dan sampai hari ini belum ada perubahan)– tercatat adanya sarana lingkungan RTH-nya seluas 59.03 hektar, dari total keselurahan kurang lebih 983 hektar izin lokasinya,” ungkap Budiyanto.

Ucapannya itu merujuk pada data revisi masterplan yang dibuat PT. Putra Alvita Pratama — selaku pengembang perumahaan Grand Wisata– Nomor 653/MP./tarkim/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016, bahwa Situ Cibereum merupakan daerah yang dikhususkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahaan Grand Wisata seluas 59.03 hektar.

Dari peruntukan RTH tersebut, tambah Budiyanto, seharusnya sudah tidak ada lagi polemik terkait peruntukan RTH yang dialokasikan pengembang. “Mestinya cepat atau lambat segera diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.”

“Ada pun masalah akses jalan yang diminta warga untuk dibuka dan dilebarkan, hemat saya adalah kita menambahkan jalan yang sudah ada saja dengan membuka panel-panel tembok dan dimundurkankannya panel tersebut. Katakan lah yang tadinya hanya 1,2 meter lebar jalan, di tambahkan lagi lebarnya hingga menjadi 3 meter atau lebih,” paparnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap agar PT. PAP dapat menyerahkan aset Situ Cibeureum yang merujuk pada masterplan perumahan Grand Wisata. “Jelas agar permasalahan Situ Cibeureum menjadi terang dan tidak terlalu berlarut-larut,” ucap Budiyanto penuh harap.

Sementara itu, terkait fakta kepemilikan lahan oleh PT PAP ini, Ketua Aliansi Ormas Bekasi HM. Zaenal Abidin, mengatakan bakal melayangkan surat ke pemerintah pusat untuk membatalkan seluruh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)-nya.

“Sebab permasalahan utama teridentifikasi bahwa lokasi Situ Cibeureum sepenuhnya dikelilingi tanah milik PT. Putra Alvita Pratama berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN Bekasi tahun 1995 dengan 10 bidang HGB,” kata dia.

Atas dasar itu, ia menduga masih ada beberapa bidang sertifikat lainnya atas nama pengembang tersebut yang belum teridentifikasi oleh pihak Kementerian ATR BPN.

Dikatakannya, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus segera mengkoordinasikan dan mempertemukan semua pihak terkait, khususnya BPN Bekasi, BPN Jawa Barat, PUPR Pusat melalui pengelolanya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Cawang, PUPR-SDA Jawa Barat, Pemda Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Kecamatan Tambun Selatan, Pemerintahan Desa Lambangsari dan Desa Lambangjaya, serta pengembang pengelola Grand Wisata.

“Harus ada jalan keluar untuk penyelamatan situ cibereum,” tegasnya.

Zaenal kemudian mempertanyakan fungsi pemerintah yang tugasnya mengamankan dan melestarikan situ sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Perlindungan Lahan. Lanjut dia, kajian ini perlu dilakukan sehubungan dengan adanya berbagai masukan dari para ahli serta sebagian masyarakat.

“Lain itu harus melihat rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang, jika diperlukan BPN Kabupaten Bekasi dapat menarik kembali seluruh surat-surat terkait dengan berdampak pada penertiban HGB kepada pihak ketiga atas seluruhnya, dan meminta untuk tidak menerbitkan atau membatalkan segala HGB untuk pihak ketiga,” pungkas Zaenal. (Dodo)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*