Komitmen Menjalankan Regulasi: Kunci Keberhasilan Desa Lambangsari Raih Penghargaan dari KPK

Tambun Selatan (Bintang Save) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang diterima langsung oleh Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8).

Penghargaan berupa piagam tersebut diberikan sebagai Implementasi Praktik Baik Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan.

Kepada Bintang Save, Kepala Desa (Kades) Lambangsari Pipit Haryanti, mengaku penghargaan yang didapat sejatinya menjadi sebuah tolok ukur untuk terus berkomitmen dan menguatkan integritasnya dalam membangun desa, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa.

“Sebetulnya tidak ada (desa) yang lebih dari kami. Hanya saja, dalam memimpin desa, kami berkomitmen untuk taat dalam menjalani aturan pengelolaan anggaran desa,” ucap Kades Pipit seraya menekankan bahwa komitmen itu dijaganya bersama aparatur desa selama dua tahun kepemimpinannya.

Ia berharap, dengan pencapaian ini, dapat menjadi pemacu semangat bagi dirinya dan segenap aparatur Desa Lambangsari untuk lebih baik lagi dalam membangun desa yang bermartabat dan bersih.

Perlu diketahui, pemberian penghargaan hari itu juga dirangkaikan dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) oleh Sekretariat Nasional (Setnas) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan, dalam upaya pencegahan dan menghindari terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa, Kabupaten Bekasi selalu membimbing, membina dan mengarahkan. “Tentunya dengan transparansi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya,” kata Bupati.

Sasaran Program ANPK

Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri menyampaikan, bahwa sasaran kegiatan ANPK mencakup dua hal. Pertama, yaitu peneguhan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan setiap indikator capaian yang termuat dalam Stranas PK.

“Kedua, penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemda yang telah berhasil menjalankan beberapa aksi dari Stranas PK,” ungkapnya.

Kemudian, terkait sasaran pertama, aksi ini akan menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talkshow), yang disampaikan oleh Kepala Kementerian/Lembaga, Direksi BUMN, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Desa. Mereka adalah para pimpinan yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing.

Dari gelar wicara ini diharapkan dapat membangun ulang pemahaman para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya.

“Sementara untuk sasaran kedua, melalui forum ANPK ini akan diserahkan tanda penghargaan kepada beberapa kementerian, lembaga, dan pemda yang dinilai telah melakukan praktik baik (good practice) dalam aksi-aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya. Kami berharap, praktik baik ini dapat ditiru atau direplikasi oleh instansi dan Pemda lainnya,” jelas Ali. (Ccp)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*