Indikasi Jual Beli Kursi PPDB, Potret Buram Pendidikan di Kota Bekasi

Kota Bekasi (Bintang Save) – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi menyisakan banyak kejanggalan. Memang, jika dilihat sekilas pandang, semua nampak baik-baik saja. Namun, hasil penelusuran Bintang Save justru berkata sebaliknya.

Perlu diketahui, bahwa pada PPDB tahun ini, pelaksanaannya dibagi kedalam dua tahapan. Pertama, yakni melalui Jalur Prestasi (Akademik dan/atau Non Akademik), Jalur Afirmasi dan Perpindahan Siswa atau Orang Tua. Kedua, adalah jalur Zonasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Kami menyambangi salah satu SMA Negeri yang cukup favorit di wilayah Bekasi Timur, tepat pada saat pelaksanaan PPDB seleksi tahap pertama melalui Jalur Prestasi dilakukan. Fakta di lapangan mengungkap, adanya siswa dengan bobot prestasi lebih besar tidak ternyata diterima. Sebaliknya, siswa dengan bobot prestasi lebih kecil justru diterima sekolah. Saat itu, alasan pihak sekolah adalah karena walaupun nilai bobot lebih tinggi tapi jenis kegiatannya beregu.

Menariknya, meski terdepak dari Jalur Prestasi, tapi siswa yang sama akhirnya tetap diterima namun melalui Jalur Zonasi. Anehnya, jarak tempat tinggal pada dokumen prestasi, di Jalur Zonasi berubah drastis. Pada dokumen awal, jaraknya berkisar 7.800 meter. Tetapi di dokumen kedua menjadi 300 meteran.

Jangan kaget dulu. Bukan kali ini saja sekolah di Kota Bekasi berulah. Jika masih ingat, pada awal-awal daftar ulang tahap 1, salah satu SMA Negeri di Bekasi Selatan menjadi sorotan publik. Pasalnya, tanpa seizin dari KCD dan Provinsi Jawa Barat, sekolah tersebut dengan santainya mensosialisasikan pungutan Iuran Awal Tahun (IAT), SDP Sumbangan Dana Pendidikan (SDP), koperasi dan ekstrakurikuler.

Terkait temuan itu, Kasi Pengawasan KCD Wilayah III, Awan Suparwana, memastikan bahwa Kepala SMA Negeri tersebut sudah mendapat teguran dari Dinas Pendidikan.

“Pihak sekolah juga sudah diminta mengembalikan semua dana yang terlanjur dipungut,” ucapnya.

Namun, ketika ditanya terkait sanksi atas tindakan lancang itu, Awan tidak memberikan kepastian. “Sebab terkait pemberian sanksi, bukan menjadi ranah kami. Itu merupakan (ranah-red) dari Dinas Pendidikan di Provinsi,” kilah Awan.

Sekadar mengingatkan, sejak tahun 2017 lalu, SMA dan SMK di Kota Bekasi pengelolaannya memang telah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan-nya. Kemudian, secara teknis, pengawasan dilakukan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III, yang membawahi wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Jalur ABK

Contoh kasus lain yang akan kami paparkan ini mungkin membuat Anda mengelus dada. Bagaimana tidak, kami mendapati adanya okunum yang mengambil celah pada Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk kepentingannya sendiri. Jalur ini dimanfaatkan sebagai ajang “titip” siswa ke beberapa sekolah.

Kami mencatat, dari 22 SMA Negeri di Kota Bekasi, ada 8 sekolah yang menerima siswa ABK. Sekolah-sekolah itu adalah SMAN 1 dan 2 dengan jumlah anak mencapai 12 orang, SMAN 3 (1), SMAN 5 (1), SMAN 8 (4), SMAN 9 (3), SMAN 11 (1), dan SMAN 14 (1). Sayangnya, sekolah-sekolah tersebut menolak memberikan informasi seputar siswa ABK yang mendaftar tersebut. Mereka malah cenderung menghindar.

Salah seorang sumber Bintang Save tak kaget dengan fakta tersebut. Sebab selain dengan merubah koordinat lokasi (Jalur Zonasi), Jalur ABK kerap pula dijadikan modus untuk mengeruk keuntungan pribadi. Bahkan, ia terang-terangan mengatakan bahwa aksi “titip” siswa ABK itu dilakukan oleh oknum di KCD sendiri. Caranya dengan membuat dokumen palsu.

Tunjuk contoh, di SMAN 1 Kota Bekasi dari delapan kuota yang tersedia, terisi dua siswa ABK. Tetapi salah satunya bukan merupakan siswa berkebutuhan khusus. Siswa tersebut hanya lemah fisik dan tidak dapat masuk kategori ABK.

Hal serupa juga terjadi di SMAN 2, 5, dan 9. Ketika ditelusuri, ternyata banyak siswa yang tidak masuk kategori siswa berkebutuhan khusus. Saat dimintai keterangan, sekolah berdalih tidak memiliki kapasitas dalam memverifikasi dokumen pendukung status siswa-siswa tersebut. Melainkan hanya menerima inputan dari orang tua siswa.

Kasus di SMAN 2 pun hampir sama. Siswa dengan inisial MASP misalnya, ia dari salah satu sekolah swasta bonafide. Pada tahap awal pendaftaran, siswa ini mendaftar ke SMAN 1 Bekasi melalui Jalur Prestasi Olahraga. Dikarenakan ketatnya seleksi di jalur ini, akhirnya dia tersisih oleh pendaftar lain.

Kemudian pada tahap 2, MASP kembali mendaftar seleksi melalui Jalur Zonasi dan ABK. Simsalabim, ia pum diterima di SMAN 2 Bekasi. Berdasarkan keterangan salah satu panitia seleksi di SMAN 1 Bekasi. Diketahui bahwa MASP adalah atlet sepak bola. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya MASP bisa ujug-ujug diterima dari Jalur ABK.

Siswa lain berinisial ADH bernasib hampir sama. Awalnya ia mendaftar ke SMAN 1 Bekasi melalui Jalur Prestasi Olahraga. Namun tersisih. Lalu, ia diterima oleh SMAN 2 Bekasi melalui Jalur ABK.

Salah satu pemerhati pendidikan, Aris Prayogo, mengungkapkan kalau fenomena ini merupakan hasil rekayasa yang sangat tidak bermoral. Sementara ribuan siswa bersaing untuk mendapatkan kursi di SMA Negeri, pada saat yang sama justru ada pihak-pihak yang memanfaatkan Jalur ABK untuk kepentingan pribadi.

“Ini rekayasa tidak bermoral. Mana mungkin Kepala Sekolah tidak mengetahui praktik seperti ini. Rekam jejak anak didik itu bisa dilacak. Bagaimana bisa seorang anak yang tadinya adalah atlet olahraga, tapi tiba-tiba menjadi anak berkebutuhan khusus,” ungkap dia.

Menurut Prayogo, Kepala Sekolah dan Kepala KCD mesti mempertanggungjawabkan hal ini ke depan publik.

“Harus ada yang melaporkan kecurangan ini ke aparat hukum. Setiap persaingan selalu ada yang menang dan kalah. Tapi bila menang karena rekayasa dan tipu-tipu, itu jahat dan tidak fair. Para siswa itu sudah selayaknya dikeluarkan dari sekolah,” ketus Prayogo.

Redaksi Bintang Save pun masih terus mencoba menghubungi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan pemberitaan ini. (TS)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*