Budiyanto Beberkan Kesimpangsiuran Data Luas Tanah Situ Cibeureum

Tambun Selatan (Bintang Save) – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiyanto, S.Pi., membeberkan sejumlah fakta mencengangkan mengenai data luas tanah Situ Cibeureum yang berlokasi di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan.

Menurutnya, belum ada data yang jelas tentang batas-batas kepemilikan tanah Situ Cibeureum. Pasalnya, masing-masing pemangku kepentingan memiliki data sendiri.

Berdasarkan Dokumen Perda No 12 Tahun 2011, tentang Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Pasal 17 poin X, terungkap bahwa luasan Situ Cibeureum mencapai 45 hektar. Namun Peta Proyek Dinas Sumberdaya Air Jawa Barat tahun 2013, mencatat luasan Situ Cibeureum sebesar 40 hektar.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiyanto, S.Pi.

Sementara Dokumen Hasil Kajian Badan Litbang Kabupaten Bekasi merekam besaran luasan Situ Cibeureum adalah 29 hektar. “Sedangkan menurut Kasi Pengelolaan Situ BBWSCC Cawang pada saat kunjungan lapangan ke Situ Cibeureum, Selasa, 28 Juli 2020, luas asli Situ Cibeureum berdasarkan data tercatat dalam Dokumen PUPR Pusat Dirjen SDA seluas 40 hektar,” ungkap Budiyanto.

Kemudian, bebernya lagi, telah dilakukan pengukuran tahun 2012 menjadi 23,37 hektar dan rehabilitasi tahun 2009, 2015-2017 oleh OP-Operasional Pemeliharaan berupa pengerukan dan perbaikan pintu air oleh BBWS CC di tahun 2015, dan luasan Situ Cibeureum menjadi 24,37 hektar.

“Tapi hasil kunjungan terbaru ke Balai Desa Lambangsari (Rabu, 29 Juli 2020) berkata lain lagi. Berdasarkan laporan Dinas PUPR-SDA Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat membawa KIB A, bahwa Situ Cibeureum merupakan aset Jawa Barat dengan luas hanya 15 hektar,” ucapnya.

Persoalan rupanya belum selesai. Fakta lainnya justru terdapat tanah pengembang swasta menguasai lahan seputaran Situ Cibeureum berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN Bekasi tahun 1995, dengan 2 bidang saja seluas 18 hektar. Disinyalir pula masih ada beberapa bidang sertifikat lainnya atas nama pengembangan tersebut.

Budiyanto pun mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi melalui Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk segera berkoordinasi dan memastikan mempertemukan semua pihak terkait, khususnya BPN Bekasi, PUPR Pusat melalui pengelolanya BBWSCC Cawang, PUPR-SDA Jawa Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Pemerintahan Desa Lambangsari serta Pengembang Pengelola Grand Wisata.

“Kesemuanya itu harus turun ke lapangan menunjukkan batas kepemilikan dan langsung melakukan pengukuran untuk memastikan luas Situ Cibeureum yang sebenarnya. Tujuannya jelas, yakni agar bisa fimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lambangsari dan Lambangjaya,” pungkasnya. (Dodo)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*