Terkait Pendistribusian Bansos, Soleman: Upaya Pemkab Bekasi Sudah Tepat

Cikarang Pusat (Bintang Save) – DPRD Kabupaten Bekasi berkomitmen mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam kerangka penanganan Covid-19, termasuk upaya penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak. Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, melalui jaringan berbagi pesan Whatsapp, Kamis (14/5).

Diketahui bahwa Pemkab Bekasi telah menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sejak bulan April lalu. Langkah ini merupakan upaya lanjutan setelah sebelumnya Pemkab Bekasi mengambil inisiatif untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Pemberlakuan PSBB pun diikuti sejumlah kebijakan, salah satunya adalah pemberian Bansos bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang terdampak Covid-19.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penyaluran Bansos disiapkan melalui skema tujuh pintu bantuan sosial. Yakni, Program Keluarga harapan (PKH), Kartu sembako pangan nontunai, Kartu prakerja untuk pengangguran dan PHK.

Lain itu, ada pula Bansos Presiden, Dana Desa, Dana Sosial Provinsi, dan Dana Sosial Kabupaten/Kota sekitar yang memberlakukan PSBB.

“Penerapan PSBB sejauh ini sudah maksimal. Memang, kebanyakan masyarakat kurang soal kesadaran diri agar tetap di rumah dan bekerja di rumah. Di sisi lain, pemerintah juga tidak melarang untuk kita keluar rumah. Hanya jika ada keperluan yang bersifat penting saja.”

“Saya kira kebijakan ini sudah tepat, karena aktivitas ekonomi juga harus tetap berjalan,” ungkapnya.

Dijelaskan Soleman, kebijakan untuk melarang orang berkegiatan di luar rumah tentu ada resiko ekonomi yang harus ditanggung. Karena itu, pemerintah menghadirkan skema pemberian Bansos agar lumbung pangan masyarakat tetap terjaga. Namun di lain pihak, ia mengakui bahwa pendistribusian Bansos belum bisa merata.

“Memang tidak semua dapat (Bansos, red). Karena tidak mungkin mereka yang mampu mendapatkan Bansos. Maksudnya bukan melakukan perbedaan, tetapi lebih sifat sosialnya yang dikedepankan; mana yang lebih diutamakan dahulu mendapatkan Bansos tersebut.”

“Sampai hari ini, penyaluran Bansos yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah sangat baik. Sudah sesuai prosedur. Karena berbekal data yang sudah dihimpun dari bawah (dari tingkat RT/RW, red). Artinya, pihak Pemkab Bekasi hanya menerima data dari bawah. Data itu yang dipakai,” jelas pria yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Bekasi ini.

Oleh sebab itu, ia memastikan kalau DPRD Kabupaten Bekasi bakal terus berupaya penuh mendukung kebijakan pemerintah dalam memerangi Covid-19 ini. “Kami mendorong efektivitas menggunaan anggaran penanganan corona. Adapun saat ini anggaran yang kami limpahkan untuk penanggulangan corona sebesar Rp 10 miliar,” ucapnya.

Ia berharap, dengan kerja total dari seluruh elemen di pemerintahan dan DPRD Kabupaten Bekasi mendapat titik terang. “Kita berharap, sebagaimana yang telah ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan kurva pandemi Covid-19 ini bisa turun pada akhir bulan Mei.”

“Untuk itu, masyarakat harus mendukung upaya bersama ini, setidaknya dengan tetap di rumah, supaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan ini menuai hasil positif. Kemudian, bagi masyarakat yang belum mendapatkan Bansos dan yang sudah terdata harap sabar,” pungkasnya. (ADV/TS)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*