Saling Klaim Lahan dan Gedung Kantor DPC PDI -P Kabupaten Bekasi

Cikarang Pusat (Bintang Save) – Markas DPC PDI Perjuangan dirusak oleh orang yang diduga sebagai ahli waris lahan kantor partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

Diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Hukum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Siswadi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi secara resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro Kabupaten Bekasi, Kamis (7/5). Laporan dilakukan bersama Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPC PDI Perjuangan.

Kuat dugaan, pelaku yang berinisial IW ini salah satu keluarga alm. H. Sarbini. Belakangan identitasnya tersebar, dia disebut-sebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). H. Sarbini sendiri tak lain adalah mantan ketua DPC PDI Perjuangan.

Ihwal blekutek masalah ini dikisahkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman. “Ketika alm. H. Sarbini menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan beberapa tahun lalu, ia membeli lahan tersebut dengan menggunakan uang partai,” ucapnya di muka halaman kantor Polres Metro Kabupaten Bekasi, Kamis (7/5/2020).

Karena itu, status lahan yang ditempatkan sebagai Kantor PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi adalah aset partai. Sehingga, kata Soleman, di dalam akta notaris, terjadi adanya hibah untuk PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI-P Kabupaten Bekasi, Soleman, tengah memberikan keterangan kepada wartawan.

“Persoalan ini yang tidak diketahui oleh keluarga alm. H. Sarbini. Padahal, semua ini aset partai,” ujar Soleman sambil memperlihatkan Surat tanda Laporan pengaduan Nomor :LP/416/265-SPKT/V/2020/Res Bks.

Baik pengurus DPC maupun keluarga alm. H. Sarbini rupanya saling mengklaim memiliki hak atas lahan dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang No 28, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, itu.

Yudhi Darmasyah, salah satu ahli waris, bahkan menyodorkan sertifikat hak milik No. 578/Jayamukti yang dikeluarkan kantor Badan Pertahanan Nasinonal (BPN) Kabupaten Bekasi, dan SPPT keluaran Bapenda untuk menguatkan klaim penguasaan mereka.

Yang menarik, mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 ini memperkuatnya dengan surat pernyataan status kantor dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yakni terkait status kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten /kota (model f4-parpol). Surat pernyataan itu diperlukan sebagai syarat keikutsertaan dalam Pemilu 2019.

“Ini (laporan yang dilakukan DPC PDI-P, red) merupakan sebuah kekeliruan serta tidak memenuhi unsur tindak pidana, mengingat tanah dan bangunan tersebut adalah miik ahli waris,” tegasnya.

Dua Versi

Pengrusakan kantor DPC PDI Perjuangan diawali dari kompromi yang dilakukan kedua belah pihak guna mengurai masalah. Berdasarkan penuturan Soleman, pertemuan dihadiri oleh IW, Yudhi Darmansyah dan kuasa hukum keluarga alm. H. Sarbini.

Ketegangan mulai terasa saat pihak DPC menjelaskan kronologi persoalan dari awal. Kata dia, ahli waris meminta DPC PDI-P membayar uang sewa sebesar Rp 200 juta per tahun. Ia menegaskan, bahwa sejak tahun 2010 partainya tidak pernah membayar sewa, karena kantor itu berstatus aset partai.

Oleh karena itu, menurut Soleman, keluarga alm. H. Sarbini merasa tidak puas. “Mereka emosi. Sehingga, terjadi adanya pengrusakan tersebut. Ketika mereka keluar kantor, langsung mengambil batu dan melempari jendela kantor sehingga sejumlah kaca jendela pecah,” jelas dia.

“Ini seperti disengaja. Dan, sangat jelas ini dirusak. Makanya saya melaporkannya kepada yang berwenang,” papar Soleman. “Intinya, ini (lahan dan gedung kantor DPC, red) merupakan milik partai. Kalau ada yang mengaku-ngaku lahan tersebut adalah miliknya itu masih (klaim) sepihak,” tambahnya.

Di lain pihak, Yudhi justru menegaskan, bahwa ribut-ribut terjadi pada saat ahli waris mempertahankan haknya. “Terjadi pemukulan oleh beberapa orang yang keluar dari kantor DPC PDI Perjuangan, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman.”

“Sehingga, atas kejadian tersebut, ahli waris IW telah melaporkan dugaan tindak pidana terkait kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Pasal 170 KUHP dengan ancaman lima tahun enam bulan penjara,” tepis Yudhi.

Laporan yang dilayangkan IW dimaksud Surat Laporan Nomor : LP/417/266/- SPKT/K/V/2020/Restro Bekasi. Pihaknya melengkapi laporan tersebut dengan visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit Annisa Lemah Abang tertanggal 7 Mei 2020.

Hingga berita ini dipublish, kantor DPC PDI Perjuangan dalam kondisi disagel dan dipasangi spanduk oleh pihak keluarga alm. H. Sarbini. Redaksi Bintang Save terus mengikuti perkembangan kasus ini, sambil berupaya memperoleh klarifikasi pihak terkait. (ts)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*