Banyak Warga Wanajaya yang Belum Mendapatkan Bansos, Ini Respon Bupati Bekasi

Cibitung (Bintang Save) – Tidak meratanya pemberian bansos bagi terdampak corona (Covid-19) di wilayah Kabupaten Bekasi mengundang reaksi warga. Banyak warga mengeluhkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tak kunjung mereka terima. Salah satu keluhan itu datang dari sebagian warga Desa Wanajaya.

Kepada Bintang Save, Kepala Desa Wanajaya Nurdin Khalid menjelaskan duduk perkaranya. Menurut dia, bantuan dari Pemda Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sosial sejatinya sudah mereka terima sebanyak 576 buah paket. Angka sebesar itu, sebutnya, telah sesuai dengan daftar warga penerima bansos dalam database Dinas Sosial.

Permasalahannya, data dari Ketua RT se-Desa Wanajaya justru mencatat angka yang lebih besar, yakni sebanyak 700 kepala keluarga (KK). Data tersebut, dituturkan Nurdin, juga telah diserahkan ke pihak Dinas Sosial.

Ketidaksinkronan data ini berujung protes warga. “Warga yang tidak mendapatkan bantuan merasa kesal dan marah-marah kepada ketua RT-nya masing-masing. Bahkan, tak sedikit warga yang melontarkan tudingan macam-macam ke para ketua RT itu,” kata Nurdin menyayangkan.

Kepala Desa Wanajaya, Nurdin Khalid, bersama Bimaspol IPTU Hery . TM

Hitung-hitungan Nurdin, kekurangan paket bantuan bisa saja ditutupi oleh anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Tetapi uang dari anggaran yang dimaksud juga belum diterima pihak Pemdes hingga saat ini. “Pemerintah Desa bisa memanfaatkan dari Dana Desa yang pengalokasiannya untuk penanganan corona mencapai 35%an,” terang dia.

Untuk diketahui, warga Desa Wanajaya secara keseluruhan jumlahnya mencapai 15 ribu orang. “Dari jumlah sebesar itu, mayoritas warga kami adalah pegawai swasta, buruh di pabrik, driver ojol, dan pedagang asongan yang kesemuanya masuk dalam kategori standar penerima bansos Dinas Sosial. Kami berharap, kedepannya Dinas Sosial bisa mengakomodasi seluruh warga sesuai data yang sudah kami serahkan,” jelas Nurdin.

Keluhan warga Wanajaya seperti dicontohkan di atas sebenarnya wajar belaka, sebab di tengah situasi seperti sekarang ini, banyak warga yang terganggu ‘pendaringannya’ terutama sejak diberlakukannya PSBB lantaran harus berdiam di rumah selama pandemi corona ini belum dinyatakan berakhir. Perekonomian warga lumpuh. Daya beli pun anjlok.

Sebagaimana diketahui, guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjanjikan bantuan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang terdampak. Bantuan itu senilai Rp600 ribu per keluarga. Tercatat ada sebanyak 53.546 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemkab Bekasi sebesar Rp 16 miliar saat penerapan PSBB tahap pertama diberlakukan pada 15 April 2020 lalu.

Di lain pihak, sampai Pemkab Bekasi resmi memperpanjang/ memberlakukan PSBB tahap kedua hingga 22 Mei 2020 mendatang, pemberian bansos belum merata. Terkait hal itu, Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, SH., mengatakan bahwa bantuan oleh pemerintah pada dasarnya diberikan melalui tujuh pintu bansos.

Ketujuh bantuan tersebut berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako Pangan Nontunai, Kartu Prakerja untuk Pengangguran dan PHK, Bansos Presiden, Dana Desa, Dana Sosial Provinsi, dan Dana Sosial Kabupaten/Kota yang memberlakukan PSBB.

Ia membenarkan perihal kemungkinan penggunaan anggaran Dana Desa direalokasikan untuk penanganan corona. “Namun, anggaran hanya bisa digunakan apabila Dana Desa yang diterima per satu desanya bisa mencapai Rp1,5 milyar. Maka, Dana Desa dapat digunakan sampai 35% untuk kepentingan penanggulangan Covid 19. Penggunaannya sudah diatur oleh regulasi yang ada. Saya berharap kepada kepala desa (jika ingin menggunakan anggaran Dana Desa-red) agar mengikuti aturan yang sudah ada,” ungkap Eka.

Kemudian, apabila masih ada masyarakat terdampak corona yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, ia masih menunggu pendaftaran secara langsung melalui sarana Call Center ke nomor 112.

“Jika masih ada yang belum mendapatkan bantuan dari Pemda, dan belum terdata oleh ketua RT, masyarakat dapat mendaftarkan diri sendiri ke nomor 112. Saya hanya ingin masyarakat yang berhak dan pantas menerima bantuan ini,” ungkap Bupati kepada Bintang Save ketika diwawancarai usai melaksanakan rapat koordinasi pemantapan bersama Camat se-Kabupaten Bekasi. (ts)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*