Enam Arah Kebijakan Pengalokasian Anggaran Kab. OKU Tahun 2019

OKU, Bintang Save – Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Drs. H. Kuryana Azis, menghadiri Rapat Paripurna Ke XI DPRD Kab. OKU Masa Persidangan Ke-2 Tahun Sidang 2020 dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati OKU Tahun 2020. Rapat yang bersifat terbuka untuk umum ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/3).

Mengawali agenda rapat, Ketua DPRD OKU, H.Marjito Bachri, ST., menyampaikan bahwa keterangan pertanggung jawaban Bupati adalah laporan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam satu tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Hal ini, jelasnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Dalam UU tersebut tertuang bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tersebut, yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ucapnya.

 

Arah Kebijakan Pengalokasian Anggaran

Bupati OKU, Drs. H. Kuryana Azis, menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tersebut dilaksanakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Dijelaskannya, kebijakan pengalokasian belanja daerah pada tahun 2019 adalah pertama, sesuai dengan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2019.

Kedua, diarahkan pada penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya bidang pendidikan bidang kesehatan dan bidang infrastruktur. Ketiga, diarahkan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat penciptaan kesempatan kerja dan berusaha

Keempat, bersifat strategis penting dan mendesak untuk Segera dilaksanakan, Kelima Pembangunan Daerah yang semakin berpihak pada masyarakat menuju kondisi daerah yang maju sejahtera adil dan mandir, “Keenam, yakni mencukupi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Acara dilanjutkan dengan Penyerahan Dokumen LKPJ Dari Bupati OKU kepada Ketua DPRD OKU dan didampingi Unsur Forkopimda OKU serta Penandatanganan Keputusan DPRD Kab.OKU oleh Ketua DPRD Kab.OKU disaksikan oleh Bupati OKU.

Hadir pada acara ini, Mewakili Forkopimda OKU, Sekda OKU, Staf Ahli Bupati, Asisten, OPD, Kabag, Camat, Perbankan, BUMN/BUMD dan undangan lainnya. (ADV)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*