Sasar Efektifitas Program, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bekasi Sosialisasikan Kegiatan TA 2020

Cikarang Pusat (Bintang Save) – Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2020, bertempat di GTV Hotel & Apartement Service, di Jl. Raya Sukamahi No. 1, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (30/1) pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh kelompok usaha dan nelayan di Kabupaten Bekasi, perwakilan Pemerintah Desa, dan 11 kecamatan yang di dalam wilayahnya terdapat kelompik penerima hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi. Nampak pula hadir seluruh pejabat pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Bekasi, Ir. H. Agus Trihono, MP., dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan sebagai media koordinasi dan komunikasi dengan para penerima hibah, Pemerintah Desa, dan kecamatan. Dengan kegiatan ini, kata Agus, masyarakat yang menerima bantuan dan program kerja DPK dapat bersiap.

“Kemudian, kami juga ingin ada keterbukaan dengan masyarakat terkait apa yang dikerjakan, agar dimonitoring dan dilihat oleh kecamatan, desa, dan tentunya kelompok itu sendiri,” ucapnya penuh penekanan.

Maka, diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang telat terealisasi sehingga menjadi silva. “Jadi tiap-tiap bidang ini akan memaparkan jadwal, ouput, dan pelaksanaan kegiatan yang harus tepat waktu. Nah, nanti masyrakat kan bisa kritik (kalau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana-red). Mudah-mudahan (melalui kegiatan sosialisasi ini) bisa mempercepat penyerapan anggaran dan program kerja kita,” papar Agus.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Bekasi, Ir. H. Agus Trihono, MP.

Selanjutnya, terkait dengan program prioritas, dia menjelaskan bahwa kedepan akan ada peningkatan kesejahteraan utamanya untuk pembudidaya ikan baik di darat maupun yang tangkap. “Misalnya, kalau pembudidaya tangkap kita bantu dengan memberikan alat (tangkap). Kemudian, kemarin itu ada keluhan soal muara yang berlumpur, ini bisa kita pinjamkan mesin,” ungkapnya.

Hasil dari pertemuan pagi hari ini akan ditindaklanjuti oleh tim DPK di lapangan. Pemeriksaan langsung di lapangan ini amat penting untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya sebelum kebijakan diambil.

Kegiatan ini berlangsung di GTV Hotel, Kamis (30/1).

“Memang di lapangan itu banyak yang harus dibenahi. Unit Pembenihan Rakyat misalnya, itu belum standar. Dampaknya pada benih yang dihasilkan, kalau dibesarkan orang ini mereka (benih ikan) tidak akan jadi besar,” akunya.

Adapun terkait dana hibah, Agus menjelaskan bahwa akan ada prosedur yang harus dilalui oleh pemohon. Hal itu, tertuang dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 terkait bantuan sosial atau bantuan hibah yang bersumber dari APBD. Dalam beleid tersebut, dijelaskan sejumlah prosedur yang wajib dipenuhi: 1. Kelompok/koperasi harus berbadan hukum; 2. Anggota kelompoknya bukan PNS, guru, dan lain-lain. Dengan kata lain ia harus mewakili masyarakat; 3. Ada alamat yang jelas; 4. Betul-betul bergerak di bidang usaha perikanan, dan minimal kegiatannya sudah berjalan selama satu tahun; 5. Untuk budidaya ikan disyaratkan punya kolam sendiri, atau minimal sewa jangka panjang sekitar 5 tahun; 6. Untuk bantuan pengolahan berupa olahan ikan, DPK meminta surat keterangan dari kecamatan atau desa bahwa kelompok tersebut memang benar merupakan kelompok pengolah ikan; dan 7. Adanya struktur kepengurusan.

Proposal tersebut, kemudian ditujukan kepada Bupati Bekasi, dengan tembusan kepada Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), dan DPRD Kabupaten bekasi. Proposal itu akan didisposisikan ke dinas untuk dilakukan kajian. “Kita ada tim yang akan ngecek langsung ke lapangan. Dikaji dan dibuat berita acaranya. Setelah itu dibuatkan SK kepala dinas untUk diusulkan ke bupati bahwa si pemohon layak menerima bantuan,”.

Peserta kegiatan merupakan kelompok usaha perikanan, perwakilan desa, dan kecamatan.

“Setelah ada pengesahan, proposal barulah masuk ke dokumen anggaran RKA dan DPA. Lalu dibawa ke dewan, kita Pansus, dan ada KUAPPAS (kebijakan anggaran), dokumen anggaran, dan dilaksanakan di dinas masing-masing. Ini sy sampaikan agar bapak ibu paham,” tuturnya.

“Bagi penerima bantuan, mohon kiranya amanah ini dijaga sebaik-baiknya,” pungkas Agus mengakhiri sambutannya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 ini total anggaran DPK mencapai Rp19,4 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung, belanja modal, dan belanja langsung. Angka ini terbilang jauh lebih kecil biladibandingkan dengan dinas lainnya. Anggaran sebesar itu diperuntukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tiga bidang, yakni Bidang Budidaya Perikanan, Bidang Tangkap, serta Bidang PDS. (TS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*