Dinas PUPR Bakal Tinjau Perumahan Sukamanah Residence

Sukatani (Bintang Save) – Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi bakal melakukan peninjauan langsung ke perumahan Sukamanah Residence, yang dalam beberapa edisi lalu diberitakan oleh Bintang Save. Reaksi ini menyusul permintaan wawancara Bintang Save untuk menanyakan perihal mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap bangunan umum ataupun pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Bekasi selama ini.

Setidaknya hal itu yang dijanjikan oleh Kasi Pengawasan Bangunan Umum, Junaidi. Kendatipun menolak diwawancarai karena akan menghadiri sebuah rapat.

“Bang, lain kali ajuin surat (permohonan wawancara) dulu. Kita mau rapat jam 9 nih jadi terganggu,” sela Tina Karini Suciati Santoso selaku Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR. Sebelumnya, Tina tidak berkenan diwawancara dan merujuk kami untuk bertemu Junaidi, Kasi Pengawasan Bangunan Umum. Tina beralasan ingin menghadiri rapat pada pukul 9 pagi. Padahal, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 siang.

Sesuai arahan Junaidi, maka surat permohonan wawancara kami serahkan ke Sekretariat Dinas PUPR, dengan deadline pengajuan wawancara pada tanggal 28 Agustus 2019. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum juga ada jawaban atas permintaan tersebut.

“Terima kasih atas informasinya, bang. Kita akan tinjau dulu lokasinya,” kata dia sambil sesekali mengangkat panggilan dari handphone-nya.

Pengawasan Belum Optimal

Dalam perbincangan yang singkat, Junaidi memaparkan bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang melaporkan perihal kelakuan “nakal” para pengembang perumahan. Ia bahkan sempat terkejut ketika mendengar banyak pengembang yang belum membangun unit rumah padahal konsumen sudah menyetorkan biaya angsuran rumah.

Malahan, di sisi lain, dari penelusuran tersebut diketahui bahwa mekanisme pengawasan terhadap bangunan umum dilakukan tak optimal dan bukan oleh OPD yang secara khusus membidangi perumahan. Budi Setiawan, SE, MM., Kepala Bidang Perumahan Rakyat, saat ditemui Bintang Save menuturkan bahwa belum adanya kebijakan yang memberikan wewenang kepada pihaknya untuk melakukan pengawasan adalah pangkal dari tidak maksimalnya pengawasan oleh pemerintah daerah.

Pasalnya, menurut Budi, pihaknya hanya diberikan wewenang untuk memantau perumahan-perumahan yang sudah diserahterimakan kepada Pemda. “Di Kabupaten Bekasi ini ada sekitar 300 perumahan, dan baru 35 perumahan yang melakukan serah terima ke kami. Hanya di situ kewenangan kami,” ucapnya.

Sedangkan untuk pengawasan secara keseluruhan terhadap bangunan umum, kata Budi, (kewenangannya) ada di Bidang Bangunan Umum pada Dinas PUPR. “Kalau di kota/kabupaten lain itu (wewenang pengawasan) sudah di (Dinas) Perumahan,” jelas Budi.

Budi Setiawan, SE, MM., Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

Sebagaimana diberitakan Bintang Save sebelumnya, pihak pengembang Sukamanah Residence disinyalir melanggar sejumlah aturan lantaran belum juga mengakomodasi permintaan penghuni perumahan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas umum. Bahkan, dari pengamatan Bintang Save, nampak sejumlah unit rumah yang belum selesai dibangun. Sebagian unit rumah yang sudah berdiri malah kembali rusak, retak-retak atau mulai dirambati rerumputan liar lantaran tak jua diisi oleh pemiliknya. Padahal usia bangunan baru menginjak tahun kedua.

Sementara kondisi akses jalan sebagian besarnya masih berupa tanah merah yang belum diaspal/cor. Kondisi itu mengakibatkan jalan banjir berlumpur dengan ketebalan sekitar 5 cm apabila musim hujan tiba. Belum lagi saat kemarau, para penghuni perumahan yang sudah berdiri sejak tahun 2016 itu terpaksa harus berurusan dengan pekatnya debu.

Lain itu, kondisi saluran air /drainase yang dibuat asal-asalan keadaannya sekarang sudah mengalami kerusakan. Mirisnya, di beberapa blok terdapat rumah yang belum teraliri listrik. Misalnya, untuk bangunan rumah di Blok D.

Atas kondisi tersebut, sejumlah penghuni Sukamanah Residence mengaku kecewa kepada pihak pengembang, yakni PT Mandiri Putra Jaya. (TS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*