Pengawasan Terhadap Pengembang Sukamanah Residence Lemah: Pemkab Jangan ‘Ciut Nyali’

“Sukamanah Residence: Hunian Nyaman, Lokasi Strategis dengan Harga Terjangkau.”

“Promo 200 Unit Pertama. DP 1,5 Juta Dicicil 3X.”

“Dapatkan Unitnya Sebelum Harga Naik.”

Demikian kalimat yang tercetak dalam spanduk, brosur dan berbagai media promosi lain perumahan subsidi: Sukamanah Residence. Kalimat-kalimat itu pun bisa dengan mudah Anda dapatkan, misalnya, dengan hanya mengetik keyword “Sukamanah Residence” dalam mesin pencari Google. Di internet, perumahan bertype 29/60 yang berlokasi di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, ini banyak dipasarkan melalui situs-situs properti semacam rumahdijual.com, trovit.co.id, dan bagusproperti.com.

Sayangnya, tagline yang manis ini sangat jauh dari kenyataan. Ketika Bintang Save menyambangi lokasi perumahan tersebut untuk kedua kalinya pada Minggu, 10 Agustus 2019 lalu, kondisinya justru bertolak belakang dengan kata “Nyaman” yang dibayangkan banyak orang. Nampak sejumlah unit rumah yang belum selesai dibangun. Sebagian unit rumah yang sudah berdiri malah kembali rusak, retak-retak atau mulai dirambati rerumputan liar lantaran tak jua diisi oleh pemiliknya. Padahal usia bangunan baru menginjak tahun kedua.

Kondisi akses jalan pun tak kalah menyeramkan. Sebagian besar jalan masih berupa tanah merah yang belum diaspal/cor. Sebagaimana diberitakan Bintang Save sebelumnya, kondisi itu mengakibatkan jalan banjir berlumpur dengan ketebalan sekitar 5 cm apabila musim hujan tiba. Belum lagi saat kemarau, para penghuni perumahan yang sudah berdiri sejak tahun 2016 itu terpaksa harus berurusan dengan pekatnya debu.

Lain itu, kondisi saluran air /drainase yang dibuat asal-asalan keadaannya sekarang sudah mengalami kerusakan. Mirisnya, di beberapa blok terdapat rumah yang belum teraliri listrik. Misalnya, untuk bangunan rumah di Blok D.

Atas kondisi tersebut, sejumlah penghuni Sukamanah Residence mengaku kecewa kepada pihak pengembang. “Kami sudah menjalankan kewajiban, namun sampai sekarang belum juga mendapatkan fasilitas yang layak,” kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya itu. Kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran cicilan rumah yang –menurut pengakuannya– sudah dilakukan sejak setelah akad kredit.

“Kalau sudah begini, kami hanya bisa pasrah. Karena butuh tempat untuk tinggal terpaksa ditempati saja. Lagipula, keluhan kami pun tak digubris (oleh pengembang),” keluhnya.

Sejatinya pihak pengembang telah abai terhadap sejumlah ketentuan dalam kontrak; dan para penghuni pun dapat menuntut hak-haknya. Berdasarkan surat pernyataan penyelesaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang diperoleh Bintang Save, tertera poin-poin sebagai berikut:

  1. Bahwa rumah yang dijual oleh PT. Mandiri Putra Jaya dan diserahterimakan kepada debitur Bank BTN pada saat akad kredit adalah dalam kondisi siap huni dan telah memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, dan kehandalan bangunan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
  2. Bahwa pada saat surat pernyataan ini ditandatangani, PT. Mandiri Putra Jaya telah menyerahkan bukti pembayaran biaya penyambungan listirk dari PLN dan jalan lingkungan dilakukan pekerasan badan dan berfungsi.
  3. Bahwa PT. Mandiri Putra Jaya bersedia menyelesaikan jalan lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit /akad pembiayaan KPR Bersubsidi.
  4. Bahwa PT. Mandiri Putra Jaya bersedia menyediakan jaminan kepada Bank BTN berupa dana yang ditahan (dana retensi) dengan rincian sebagai berikut:
    4.1.    Dana yang ditahan untuk setiap debitur /unit rumah berjumlah paling sedikit 2 (dua) kali nilai jalan lingkungan yang belum terselesaikan.
    4.2.    Nilai jalan dan lingkungan adalah berdasarkan penilaian (apprasial ) Bank BTN
    4.3.    Dana yang ditahan diambil dari hasil setiap pencairan KPR Bersubsidi untuk setiap debitur/unit rumah yang jalan lingkungan yang belum terselesaikan.
  5. Dalam hal PT. Mandiri Putra Jaya tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud butir 3 (tiga) di atas digunakan oleh Bank BTN untuk memastikan kewajiban penyelesaian jalan lingkungan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

Untuk diketahui, surat pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank BTN. Pernyataan ini pun dilengkapi dengan materai Rp 6.000.

Permasalahan yang menimpa penghuni Sukamanah Residence ini senafas dengan tren aduan konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan YLKI, penipuan properti menduduki peringkat kedua dalam lima tahun terakhir setelah penipuan perbankan. Pada 2014, jumlah pengaduan yang masuk ada sebanyak 157 pengaduan. Kemudian meningkat pada 2015 sebanyak 160 pengaduan. Jumlah ini menurun menjadi 123 pengaduan pada 2016.

Dari laporan tersebut, terbanyak permasalahan properti yakni terkait pembangunan bermasalah sebesar 40%. Sisanya soal ketidakjelasan kepemilikan tanah, hingga belum tersedianya fasilitas umum dan khusus seperti yang dijanjikan.

Industri properti, khususnya di Kabupaten Bekasi, menjadi bola liar di lapangan lantaran lemahnya pengawasan. Kalau sudah begini, lagi-lagi masyarakat yang menjadi korban. Perlu sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menguatkan pengawasan dan pemberian sanksi. (TS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*