Abaikan Hak-hak Konsumen, Pengembang Sukamanah Residence Langgar Undang-Undang

Sukatani (Bintang Save) – Dua bocah ditemukan tenggelam di sebuah danau selebar 25 meter dengan kedalaman kurang lebih 7 meter di Perum Sukamanah Residence, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, awal bulan lalu, sekira pukul 16.30 Wib. Keduanya berusaha ditolong, namun naas, nyawa salah satunya tak tertolong.

Kejadian ini membuat geger seisi kampung. Esoknya, Polisi kembali ke lokasi, melakukan pemeriksaan dan memasang garis Polisi. Warga perumahaan tersebut kesal bukan main dan meminta kepada pihak pengembang untuk memasang pagar di sekitaran danau buatan tersebut. Namun sayangnya permintaan itu diabaikan. Hingga berita ini diturunkan, kondisi danau masih tak berpagar dan berpotensi kembali menelan korban.

Kejadian ini hanya satu dari deretan dosa pengembang Sukamanah Residence yang menjadi bahan gerutu warganya saban hari. Pasalnya, banyak yang dinilai menjadi kewajiban pihak pengembang tak dilakukan untuk menjamin kenyamanan para penghuni perumahan.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya bertutur, misalnya, mereka terpaksa harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 7,5 juta  apabila mengerjakan pengeboran sumur dan septictank yang ditangani oleh kordinator lapangan di perumahan tersebut.

“Tambah lagi uang keluar yang ditanggung oleh penghuni, apabila melakukan renovasi rumahnya. Warga wajib memberikan uang kepada pihak kordinator lapangan agar bisa melakukan kegiatan renovasi rumahnya,” kata dia.

Jalan masuk kerumah warga sebagian besar masih dalam keadaannya berupa tanah merah yang belum di aspal/cor. Kondisi seperti itu, pada saat musim hujan berlumpur dengan ketebalan kurang lebih 5 cm. Sedang pada saat musim kemarau seperti saat ini warga harus berhadapan dengan debu.

Belum lagi persoalan saluran air, drainase yang tidak layak dan sudah mengalami kerusakan, sampai saat ini kurang perhatian dan kondisinya memperihatinkan.

Tidak adanya penerangan jalan dan mengabaikan aspek penataan penghijauan. “Dengan kondisi seperti itu, tak heran jika banyak rumah yang sudah dibangun namun belum dihuni oleh pemiliknya. Bahkan sampai ditumbuhi ilalang yang meninggi,” ucapnya.

Permasalahan ini tentu tidak bisa dibiarkan oleh pihak pelaku pelaksana pengembang Perumahan Sukamanah Residence. Mereka harus bertanggung jawab memenuhi kewajibannya kepada para penghuni rumah yang sudah berdiri sejak tahun 2016 itu.

Pihak pengembang seolah abai dengan hal-hal itu. Tetapi jika benar, artinya pengembang telah melanggar aturan dalam Undang-Undang N0. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terkait ini, warga menuntut pemerintah dapat melakukan fungsinya untuk mendorong pengembang agar melakukan kewajibannya sesuai yang telah diamanatkan undang-undang.

Dalam beleid tersebut jelas, bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah layak tinggal.

“Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalampembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upayah membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.”

“Bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.”

“Bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatusan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermayarakat, berbangsa, dan bernegara.”

“Bahwa 2-2-d  bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.”

“Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti.”

Maka, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal  28C ayat (1). Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik  Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang- Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Praktik-praktik yang terjadi di Sukamanah Residence mungkin saja terjadi juga di daerah lainnya di Kabupaten Bekasi. Lalu, di mana fungsi Pemerintah dalam memberikan hak kepada warganya untuk hidup nyaman dan layak? Pengawasan terhadap praktik-praktik macam ini, dan perlindungan konsumen harusnya dapat berjalan dengan baik. (TS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*