Pejabat dan Anggota DPRD yang Terjerat Kasus Meikarta Belum Juga Diproses Hukum

Cikarang (Bintang Save) – Alex, Pembina LSM Baratu-Korek mempertanyakan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang belum juga diproses hukum, setelah menjadi saksi dalam persidangan terkait kasus suap perizinan mega proyek Meikarta. Mereka masih bebas berkeliaran.

“Prosesnya terlalu berlarut-larut,” kata dia. Padahal, pejabat yang terkena OTT KPK sudah divonis oleh pengadilan Tipikor Bandung, termasuk mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang divonis 6 tahun penjara.

“Apapun lingkup persoalannya, baik secara pribadi maupun kelompok, kalau itu sudah terbukti (melanggar hukum) harus ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Hukum tetap hukum. Hukum itu lurus, tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Alex, Pembina LSM Baratu-Korek.

Maka, ketika ada pejabat yang terbukti secara terang benderang melakukan pelanggaran hukum, sebutnya, tetap harus diadili. “Jangan karena sudah mengembalikan (uang suap) kemudian selesai (proses hukumnya),” ucap Alex.

“Jadi kami berharap, para penegak hukum untuk secepatnya melanjutkan proses (hukum) terhadap mereka yang terbukti terlibat kasus Meikarta.”

Sebagaimana diketahui, ada sebanyak 20 orang terdiri dari staf dan anggota DPRD Kab. Bekasi yang dipanggil sebagai saksi dipersidangan. Selain Sunandar dan Mustakim, saksi dari DPRD Kab. Bekasi lainnya adalah H. Daris (anggota), Jejen Sayuti (anggota), Yudi Darmansyah (anggota), H. Taih Minarno (anggota), Abdul Rosyid (anggota), H. Anden (anggota), Haryanto (anggota), Edi Kurtubi (anggota), H. Syaifulloh (anggota), Mamat Hidayat (anggota), Nyumarno (anggota), Suganda (anggota), H. Khairan (anggota), Endang Setiani (Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), Ika Kharismasari (Kasubag Persidangan Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), Mirza Suandaru Riatno (Kasubag TU Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), Sartika Komalasari (Kasubag Umum/Staf Bagian Keuangan Sekwan DPRD Kabupateb Bekasi), dan Rosyid Hidayatulloh (Inspektur Wilayah III/eks staf Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi).

Tak hanya anggota dewan, ada pula 8 orang aparatur sipil negara yang turut dipanggil sebagai saksi. Dan di antara para saksi tersebut, sebagian besar bahkan sudah mengembalikan uang ke KPK sebagaimana yang telah disinggung oleh Alex.

“Ada ASN yang terlibat dan bersaksi di persidangan. Nama-namanya sudah banyak diketahui khalayak. Seharusnya, badan kepegawaian daerah (BKD) juga bisa bersikap tegas.”

“ASN yang tersangkut masalah ini seharusnya sudah bisa diberikan sanksi,” pungkas Alex. (TS)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*