Musrenbang Kec. Cibitung: Infrastruktur Masih Menjadi Prioritas

Ketua Komisi III DPRD Kab. Bekasi H. Kardin, S.IP, M.Si.

Cibitung (Bintang Save) – Infrastruktur masih menjadi menu utama dalam gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang disingkat Musrenbang tingkat Kecamatan Cibitung tahun anggaran 2020 pada Selasa, 29 Januari 2019, di aula gedung serbaguna di Jalan Bosih, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Tim Monitoring Bappeda, Hj. Iis yang menyampaikan sambutan Plt. Bupati Bekasi, mengatakan bahwa Pada Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2019 ini dilakukan dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemkab Bekasi ditahun 2020. “Untuk itu, diharapkan penyusunan pembangunan pada tahun 2020 agar terintegrasi, efektif dan efesien, karena dilakukan secara berdekatan dan berkelanjutan satu dengan yang lainnya dalam mendorong pembangunan. Sehingga, dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi,” kata Iis.

Lanjut Iis, pihaknya berharap agar pada kesempatan Musrenbang ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari solusi segala permasalahan guna perencanaan pembangunan kedepan menjadi lebih baik, sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Maka dalam meningkatkan pelayanaan ini, bidang perencanaan pembangunan Pemkab Bekasi telah mengembangkan aplikasi perencanaan berbasis elektronik. Dengan begitu, masyarakat senantiasa dapat memanfaatkan sarana tersebut secara maksimal.

Kemudian, dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) Pemdes harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan desanya. Oleh karenanya, pemerintah berharap Pemdes dapat mengembangkan desa tersebut secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun desa melalui penggunaan Dana Desa.
Dalam kesempatan itu, Camat Cibitung Drs. H. Hasan Basri, MM., mengatakan bahwa untuk kegiatan Musrenbang tingkat Kec. Cibitung Tahun Anggaran 2020 ini telah diselenggarakan sesuai mekanisme yang berlaku atau mulai dari tingkat dusun, desa hingga kecamatan. “Jumlah total usulan yang masuk ada 738 titik. Mudah-mudahan dapat (terealisasi) 50%-nya,” ungkapnya.

Pada prosesnya, Hasan Basri mengaku telah meminta sekaligus untuk dibuatkan berita acara setiap kali penyelenggaraan Musrenbang dilakukan. Agar jangan sampai ada perubahan atau ketidaksinkronan data dengan kondisi di lapangan, usulan yang masuk pun harus dilengkapi proposal. “Jadi harus jelas. Karena kalau sejak tahap perencanaan kurang baik maka hasilnya pun tak maksimal,” jelas dia.

Hal lainnya yang ditekankan oleh Hasan Basri ialah setiap usulan sebelum masuk harus terlebih dahulu di-Perdes-kan. Sebab nantinya, kata dia, infrastruktur yang dibangun akan dihibahkan dan tercatat sebagai aset pemerintah desa/kelurahan. Kendatipun untuk soal pemeliharaannya tetap menjadi tanggungjawab Pemkab. “Ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Mana usulan yang dianggarkan oleh Pemkab dan Dana Desa menjadi jelas. Lebih jauh, aturan ini juga bertujuan untuk melihat bahwasannya usulan tersebut sudah disetuji bersama. Karena kalau lokasinya berubah dan perencanaannya salah maka tidak bisa dikerjakan,” papar Hasan Basri.
Selain itu, pihaknya pun telah mengajukan perencanaan pembangunan dengan skala prioritas, baik infrastruktur yang terintegritas maupun pemberdayaan untuk pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi perubahan terhadap lingkungan. Sehingga masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. “Hanya saja saya berharap jangan fokus (usulan)-nya pada insfrastruktur saja, karena kita ini (di OPD Pemkab-red) ada banyak dinas. Misalnya usulan penambahan PJU dari Muktiwari ke Sarimukti yang masih minim,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kab. Bekasi H. Kardin, S.IP, M.Si., dalam pemaparannya menyinggung sejumlah masalah yang merupakan dampak dari pembangunan jalan tol. Kata H. Kardin, ketidakpatuhan pengembang perumahan dalam hal ini sebagai salah satu pangkal permasalahan. “Bukan hanya soal pembangunan jalan lingkungan saja yang dibahas, yang diperlukan saat ini adalah adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah terhadap pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Bekasi ini,” ucapnya. Menurut H. Kardin, kurang lebih dari 300 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi baru 30 yang sudah melakukan penyerahan aset ke pemerintah.

Sebagai informasi tambahan, dalam kegiatan yang bertajuk “Pengembangan Infrastruktur yang Terintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” ini dihadiri oleh Camat Cibitung Drs. H. Hasan Basri, MM., Ketua Komisi III DPRD Kab. Bekasi H. Kardin, S.IP, M.Si., Wakil Ketua Komisi II DPRD Kab. Bekasi H. Tata Saputra, S.IP., Anggota Komisi II DPRD Kab. Bekasi Dr. H. Ayub Rohadi, M.Phil., Anggota Komisi III DPRD Kab. Bekasi Lidya Fransiska, SH, M.Kn., Anggota Komisi I DPRD Kab. Bekasi Engkom Komalasari, SE., unsur Muspika Kec. Cibitung, Danramil, DPD, Kepala KUA Kec. Cibitung, Dede Suhono, Ketua Tim Monitoring Musrenbang, RT/RW se-Kec. Cibitung, para kader Posyandu, UPTD Jalan, UPTD Keberaihan, Lurah dan Kepala Desa se-Kec. Cibitung beserta jajarannya, Tim Penggerak PKK dan perwakilan Ormas/LSM. (TS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*