Pembebasan Lahan LRT Jabodetabek Masih Terkendala, 144 KK Menolak Didata

Tambun Selatan (Bintang Save) – Proses pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk pembangunan Depo Light Rapid Trans (LRT) Jabodebek di Kabupaten Bekasi terus dilakukan, bertempat di aula kantor Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan. Perlu diketahui, pada tahap pertama yang dilakukan Senin, 12 November 2018 lalu, ada 25 orang pemilik lahan yang telah melalui verifikasi dan memenuhi aturan untuk dibayarkan uang ganti ruginya dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp40 miliar. Sementara pada tahap kedua, pembayaran dilakukan Kamis, 30 Januari 2019 kepada 18 orang pemilik lahan dengan total anggaran mencapai Rp20 miliar.

Meski begitu, masih terdapat sejumlah kendala yang membuat proses pembebasan lahan menjadi terhambat. Adapun luas lahan yang dipergunakan untuk Depo LRT ini, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Jabodetabek dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Fadly, mencapai 12 hektar. Dari jumlah itu, sebutnya, ada 7 hektar yang merupakan lahan privat. “Ada skitar 33 bidang di lahan privat yang belum melengkapi data. Kemudian, ada 76 bidang yang belum diinventarisasi. Ada juga beberapa yang salah ukur. Solusinya ya akan direvisi daftar nominatifnya. Jadi ya cukup ada kendala,” ungkapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kemenhub, Fadly.

Fadly mengatakan, kalau pemilik ke 76 bidang itu tidak mau diinventarisasi, maka terpaksa akan dikonsinyasi. “Kami sudah kasih waktu. Dan targetnya (proses pembebasan lahan-red) sampai akhir April 2019 harus sudah selesai,” jelas dia. Masalah selanjutnya yakni terkait pembebasan lahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Ia merinci, ada sebesar 7 bidang, tapi di atas 7 bidang itu ada 239 kk yang mendirikan bangunan. “Nah, dari jumlah itu ada sekitar 26 kk yang setuju dengan uang ganti rugi. Sedangkan 25 kk meminta diinventarisir ulang, dan kita akan ukur ulang nanti. Ada juga 44 kk yang tidak hadir saat musyawarah. Sementara sisanya, ada 144 kk menolak didata bangunannya,” papar Fadly.

Terkait permasalahan itu, menurut Fadly, pihaknya sudah beritikad baik dan memberikan ganti rugi dengan nilai yang wajar. Namun penolakan tetap terjadi. Perihal penolakan warga ini sebelumnya juga terjadi. Warga yang mendiami tanah milik Adhi Karya itu menolak hengkang lantaran takut tidak mendapat ganti rugi. Ketika itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Deni Santo memastikan bahwa warga tetap akan mendapatkan uang ganti rugi atas tanah yang mereka tempati. “Kami sedang susun draft surat peringatan. Namun apabila masih menolak, jalan terakhir ya kami serahkan ke pengadilan,” imbuh Fadly.

Sebagai informasi, LRT ini dibangun sepanjang 44 kilometer untuk menghubungkan Jakarta dengan tiga daerah di Jawa Barat yakni Bogor, Depok dan Bekasi. Selain BPN, untuk pembayaran ganti rugi melibatkan pula Kementerian Perhubungan selaku pemilik proyek LRT serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Instansi yang menginduk pada Kementerian Keuangan ini yang berwenang membayar uang ganti rugi pada masyarakat melalui perbankan, dalam hal ini adalah Bank Mandiri.

Terkait it, Kepala Divisi Pendanaan Lahan LMAN, Rini Rismayanti mengatakan, bahwa pembebasan lahan telah dianggarkan Kementerian Keuangan kurang lebih Rp 1,2 triliun. “Sampai saat ini anggaran yang sudah keluar kurang lebih dari Rp 1,2 triliun itu sekitar Rp 350 miliar. Sisanya terus berlanjut, ketika dokumen telah diverifikasi dan siap dibayarkan,” kata dia. (Ccp/Zam)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*