Bupati Bekasi Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Meikarta

Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin resmi menjadi tersangka atas kasus suap perizinan mega proyek Meikarta. Neneng bersama pejabat Pemkab Bekasi lainnya digelandang KPK pada 15 Oktober 2018. (Foto by Net.z)

Ibarat petir disiang bolong, sebanyak 10 orang pejabat Dinas PUPR dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan pada Minggu, (14/10). Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin pada akhirnya resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan Meikarta. Melvin, Tina Toon, Windu, dan Penyanyi adalah kode yang digunakan untuk menyamarkan nama-nama pejabat yang terlibat.

 

Jakarta (Bintang Save) – KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Hal itu, terungkap dalam konferensi pers oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10) malam.

“KPK dalam perkembangannya telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka,” ujarnya. Penetapan tersangka ini, kata dia, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Laode menyebut, bahwa Bupati Bekasi dkk menerima duit dari pengusaha terkait pengurusan perizinan pembangunan superblock hunian apartemen Meikarta di Kabupaten Bekasi. Pembangunan Meikarta ini merupakan megaproyek yang sedang digarap Lippo Group.

Ia menjelaskan, bahwa suap diberikan oleh Lippo Group untuk pengurusan proyek seluas 774 hektare. Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi dalam 3 fase.

Berikut ini adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK:

– Tersangka yang diduga sebagai pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

– Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menariknya, dalam proses pemeriksaan, menurut Laode, ada sejumlah kode yang dibuat untuk menyamarkan transaksi haram yang dilakukan secara berjamaah itu. “Kami juga mengidentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini. Tujuannya, adalah untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi. Kode tersebut antara lain yaitu Melvin, Tina Toon, Windu, dan Penyanyi,” ungkap Laode.

Sebelumnya, publik dibuat terhenyak saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setelah menggeledah ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Plaza Pemkab Bekasi pada Minggu, 14 Oktober 2018.

Kepada wartawan, Kepala Seksi Pengamanan dan Penjagaan Satpol PP Kabupaten Bekasi Ricardo menjelaskan kronologi OTT KPK tersebut. berdasarkan keterangannya, OTT bermula dari penyegelan tujuh ruangan yang ada di lantai satu sekitar pukul 13.40 WIB. “Itu (ruangan yang disegel-red) dari Dinas PUPR semua,” kata dia.
Di antara ruangan yang disegel itu, jelasnya, yakni ruangan Kepala Dinas PUPR, ruangan Bidang Penataan Ruang PUPR, dan ruangan Sekdis PUPR.

Berdasarkan pantauan Bintang Save pada Minggu (14/10) sore harinya, kantor Dinas PUPR nampak sepi. Aktivitas di lantai satu pun lumpuh. Pintu utama di lantai satu kantor Dinas PUPR tergembok. Selain itu, terlihat juga pintu samping kantor yang menghubungkan ruang kepala dinas dan sekretaris dinas tersegel stiker KPK. Begitu pula dengan jendela-jendela di ruangan tersebut yang tersegel stiker KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bahwa dalam OTT kali ini KPK menangkap 10 orang berikut uang tunai sekitar Rp 1 miliar dalam mata uang rupiah dan dollar Singapura (SGD) dengan rincian 90 ribu dolar Singapura atau senilai Rp 900 juta, Rp 513 juta serta mobil Toyota Inova. OTT dilakukan di dua lokasi, yakni Surabaya dan Bekasi sejak 14 Oktober hingga 15 Oktober. “Kesepuluh orang tersebut sampai dari unsur pejabat Pemkab dan swasta,” ucapnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menyita barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd/18)

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa barang bukti uang senilai Rp 1,5 miliar itu merupakan bagian dari uang suap yang diberikan Lippo Group untuk suap ini yang mencapai Rp 13 miliar. Sedangkan uang suap yang sudah digelontorkan adalah sebesar Rp 7 miliar.

“Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” kata Laode.

Saat itu, ketika dimintai keterangan oleh wartawan, Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin berkilah. Dia mengaku kaget mendengar kabar OTT KPK pada Dinas PUPR. “Demi Allah saya enggak tahu,” kata Neneng menanggapi pertanyaan wartawan di kantor Pemkab Bekasi, Senin (15/10). “Siapa (yang ditangkap) dan izinnya apa juga saya enggak tahu. Sampai sekarang saya masih menunggu keterangan resmi dari KPK,” sergahnya.

Namun ia mengaku sudah meminta anak buahnya di Dinas PUPR untuk berhati-hati dalam pengurusan izin. “Sejak awal tahun sudah saya wanti-wanti,” imbuh Neneng. Peringatan itu, kata dia, dikatakan termasuk kepada Kepala Seksi Bidang Tata Ruang, Tina, dan Kabid Tata Ruang, Neneng.

Peran Billy Sindoro

KPK menilai, Billy Sindoro mempunyai peran penting dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta. Ia diduga menjadi aktor yang menyuap Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin.
Peran penting itu, sebut Laode, yakni selaku Direktur Operasional Lippo Group ia melakukan perbuatan suap bersama dengan dua Konsultan Lippo Group bernama Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen. Atas sepak terjangnya itu, KPK disebut bisa menjerat Lippo Group dengan pidana tersangka korporasi. “Bisa saja, namun hal tersebut tergantung dari perkembangan proses penyidikan,” tegasnya.

Saham Lippo Group Bertumbangan

Kabar OTT KPK yang menjerat sejumlah pejabat Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang diduga kuat terkait izin pembangunan Meikarta dengan cepat menyebar. Hal tersebut rupanya langsung direspons negatif oleh pelaku pasar. Hal ini tercermin dari pergerakan saham perusahaan-perusahaan Lippo yang terlibat dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saham PT Lippo Karawaci (LPKR) misalnya, terdeteksi terjun bebas diangka Rp 8 (2,69%) menjadi Rp 290 per 15 Oktober 2018. Bahkan, hingga pukul 2.15 waktu JATS, saham LPKR sudah diperdagangkan sebanyak 634 kali transaksi sebanyak 28.110 miliar lembar saham senilai Rp 1,1 miliar pada harga rata-rata Rp 294/lembar saham.
Sebagaimana dikutip dari detikcom, nasib serupa dialami pula oleh saham PT Lippo Cikarang (LPCK) yang jatuh Rp 135 (8,31%) ke Rp 1.490. Saham perusahaan telah diperdagangkan sebanyak 370 kali dengan besaran volume transaksi 8.037 lembar saham senilai Rp 1,3 miliar pada harga rata-rata Rp 1.556,3/lembar saham. (TS/Ccp)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*