Kajari Tanjungpandan Bantah Penanganan Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Dispenda Belitung Lamban

Belitung (Bintang Save) – Kajari Tanjungpandan, Sekti Anggraini, SH.MH., didampingi Kasie T. Pidsus Doni F. S, SH., dan Kasi Intelijen Ahmad Arif, SH., melakukan konferensi pers di hadapan awak media di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpandan Belitung, Rabu (3/1/2018), terkait kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Belitung yang telah merugikan uang negara sebesar Rp179.957.493.

Sekti mengatakan kepada awak media Kasus ini sudah memasuki tahap 2 yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. “Perkara berawal dari penyidikan Kejaksaan pada Tahun 2016, dan pada awal 2018 sekarang sedang kita tindaklanjuti agar cepat tuntas,” ucap Sekti.

Sekti juga menyampaikan dalam kasus pembangunan gedung kantor Dispenda Kabupaten Belitung ini ada tiga orang yang akan menjadi tersangka. Pertama, yakni Adi Ismono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang. Kedua, Mitra Novalanda selaku Konsultan Pengawas yang saat ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang). Sedangkan yang terakhir adalah Fajar selaku Kontraktor Pengawas atau Penyedia Jasa yang sudah dilakukan penahanan sejak awal penyidikan.

Menurut Sekti, apabila dikatakan pada kasus ini penanganannya lamban maka harus diketahui bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi penanganannya tidak seperti tindak pidana umum yang relatif simpel. “Banyak sekali variabel yang harus kami penuhi terlebih dahulu menyangkut perihal dugaan kerugian keuangan negara. Untuk itu, kami tidak ingin gegabah. Kami ingin menentukannya secara objektif dan penghitungan kerugian keuangan negara dengan berkoordinasi dengan BPKP,” jelas Sekti.

Perlu diketahui, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari kerugian nominal negara yang terbilang relatif kecil tetapi langsung diproses. Hal kecil ini akan bisa berdampak besar, karena mutu proyek dikerjakan tidak lagi sesuai dengan yang diinginkan sebab pelaksanaan pekerjaannya yang dilaksanakan tidak sesuai lagi dengan kontrak kerja, sehingga pembangunan gedung waktu itu dihentikan dengan pemutusan kontrak. Jika pengelolahan keuangan negara dikerjakan seperti ini maka bisa dibayangkan bagaimana kualitas mutu yang akan dihasilkan.

Dalam fakta persidangan Fajar, telah ditemukan bahwa CCO (perubahan spek) tidak dibuat secara administratif sehingga terkesan abal-abal. Dan ketika pekerjaan selesai baru dibuat pemenuhan administratif perubahan spesifikasinya. Itu mengartikan, pada saat pelaksanannya dibuat ngawur perubahan-perubahannya, padahal seperti yang kita ketahui CCO membutuhkan pertimbangan teknis bagi Konsultan Pengawas tetapi hal ini justru tidak dilakukan Fajar.

“Jika tindak pidana korupsi dinilai dari nominalnya saja maka kita seperti membuang uang negara begitu saja dengan cara penyedia kontraktor yang bekerja asal asalan. Adi Ismono selaku PPK seharusnya mengendalikan jalannya kontrak dengan baik dan benar bukan sebaliknya,” Tegas sekti

Menurut Sekti, sampai saat ini Kejaksaan masih terus memantau fakta persidangan yang akan terus berkembang secara berkesinambungan. Perlu diketahui bahwa Konsultan Pengawas yang di-DPO tersebut bukanlah Konsultan Pengawas yang sebenarnya, karena ada pemalsuan kontrak yang masih terus dikembangkan.

“Untuk itu, besar harapan kami kasus ini bisa diselesaikan secepatnya karena Kebijakan Pimpinan Kejaksaan Agung dalam hal ini khusus JAMPIDSUS mengharuskan kami untuk melakukan zero tunggakan, agar tidak ada lagi  tunggakan-tunggakan perkara. Ini adalah perkara terakhir untuk tahun 2016-2017 dan kita akan selesaikan secepat mungkin diawal tahun 2018 ini,” pungkas Sekti. (Budi)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*