Empat OPD di Kabupaten Beltim Mengalami Perubahan Nomenklatur

Sekda Ikhwan Fahrozi.

Beltim (Bintang Save) – Sebanyak empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Belitung Timur akan mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Keempat OPD yang akan dirubah di antaranya: Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah type A, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia type A. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Dinas Perikanan type B, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja type B.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Susana Linggawati menekankan perubahan nomenklatur merupakan amanat dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan.

“Adanya perubahan ini bukan maunya kita tapi sesuai aturannya. Permendagri itu sudah lama dari Februari 2017 kemarin, yang langsung kita tanggapi dengan pembuatan Perda dan Perbup,” kata Susi sapaan akrab Susana saat ditemui para awak media di ruang kerjanya, Senin (8/1).

Menurut Susi secara ‘dejure’ empat OPD tersebut sudah berubah nama terhitung sejak Desember 2017 lalu. Namun karena belum adanya Surat Keputusan (SK) pengangkatan pejabat dan staf di OPD tersebut maka perubahan belum resmi. “Sejak Perbup-nya keluar Desember, biar benar-benar resmi harus ada SK pengangkatan dulu. Dak masalah SK-nya keluar Januari asal masih dekat dengan waktu keluar Perbubnya,” terangnya.

Selain adanya perubahan nomenklatur, awal tahun 2018 ini Pemkab Beltim juga akan mempunyai OPD baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sama seperti empat OPD lainnya, BPBD akan resmi beroperasi sejak adanya pengangkatan SK untuk pejabat dan pegawai. “BPBD gak ada typenya, tapi unsur pelaksananya kelas B. Unsur pelaksana itu diatur dalam Perbub,” jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Belitung Timur, Ikhwan Fahrozi mengatakan pelantikan untuk pejabat dan pemberian SK jabatan bagi OPD yang mengalami perubahan nomenklatur harus segera dilakukan secepatnya. Ia menyebut jika minggu ke dua Januari ini adalah waktu yang tepat. “Segera itu (pelantikan-red) dalam minggu-minggu inilah. Besok kita konsultasi ke Bupati dan Rapat Baperjakat,” kata Ikhwan.

Menurutnya pelantikan mutlak segera dilaksanakan mengingat beberapa OPD khususnya yang berubah nomenklaturnya tidak bisa berjalan maksimal jika belum ditetapkan dalam SK dan dilantik. Selain itu, hasil evaluasi keuangan Pemkab Beltim dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga mewajibkan Pemkab Beltim menyesuaikan dengan nomenklatur terbaru.

“Masalahnya nanti ke administrasi keuangan. Makanya pelantikan ini nantinya sekalian dengan yang lain-lain, karena ada pergeseran pejabat dan pegawai ke dinas baru,” terangnya. (Buaea @2)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*