Bapemperda DPRD Kab. Tangerang Sharing Power Tupoksi

Tigaraksa (Bintang Save) – Dalam rangka membangun komunikasi pembentukan regulasi Perda, Badan Peraturan Daerah  Kabupaten Tangerang melakukan konsultasi ke DPRD Kota Semarang Jawa Tengah. Rabu, 29 November 2017.

Rombongan  Bapemperda DPRD Kabupaten Tangerang  dipimpin langsung oleh Koordinator  Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dedi Sutari, SE, MBA.,  didampingi  Ketua Bapemperda Imam Turmuji, SE., dan Anggota Bapemperda lainnya.

Koordinator  Bapemperda DPRD Kab. Tangerang  Dedi Sutardi, SE,MBA  mengatakan bahwa  maksud dan  tujuan  kunjungan kerja  ke  DPRD  Kota Semarang adalah dalam rangka Komunikasi, sharing power  masing-masing Tupoksi. “Yakni sharing dengan masing-masing alat kelengkapan dengan sahabat kita di DPRD Kabupaten Semarang,” ujarnya.

Dedi Sutardi  lebih lanjut mengatakan tujuan sharing ini untuk membangun  komunikasi, dan  mendapat pencerahan terhadap tugas dan fungsi  Alat  Kelengkapan DPRD Kabupaten Tangerang yakni Bapemperda, Badan  Anggaran dan Badan Kehormatan yang hadir  pada hari ini.

“Di tahun 2017 ini seberapa banyak Raperda yang sudah digelontorkan/disahkan oleh DPRD Kota Semarang Jawa  Timur, baik Perda yang berasal dari inisiatif DPRD maupun dari eksekutif Kota Semarang, serta apakah sudah dilaksanakan/dibuat Perda RT/RW, dan Perda tentang Pondok Pesantren? Mohon penjelasan, Pimpinan DPRD Kota Semarang Jawa Tengah,” kata dia.

Rombongan Bapemperda DPRD Kabupaten Tangerang  diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Semarang H.Supriyadi, S.Sos.,  dan Agus Riyanto Slamet Komisi B, serta Jajaran Eksekutif Kota Semarang.

Ketua DPRD Kota Semarang H. Supriyadi, S.Sos, mengucapkan terima  kasih atas pilihan DPRD Kabupaten Tangerang  memilih  DPRD Kota Semarang sebagai rujukan untuk studi komparasi. H. Supriyadi, S.Sos., lebih lanjut menjelaskan bahwa DPRD Kota Semarang dalam tahun 2017 menargetkan pembahasan  Regulasi  Raperda  sebanyak 22  Raperda,  dan  sampai saat ini  sudah  selesai sebanyak 18 Raperda. Sisanya masih dalam  proses pembahasan.

Menurut  H. Supriyadi, S.Sos.,  Terkait  dengan keberadaan Perda  RT/RW bahwa  Regulasi/Perda RT/RW, di Kota Semarang sudah dilaksanakan, dengan menggukan Perda lama.

Sedangkan  terkait dengan Regulasi /Perda tentang  Pondok Pesantren, di Kota Semarang tidak membentuk Regulasi Perda  Pondok Pesantren, karena Kota  Semarang menyesuaikan dengan demografi  wilayah  dan  Penduduk / masyarakat di Kota Semarang. (RP)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*