Seluruh PTT Beltim Akan Diikutsertakan Ke BPJS Ketenagakerjaan

Belitung Timur (Bintang Save) – Bupati Belitung Timur (Beltim), Yuslih Ihza menyayangkan masih banyaknya pegawai Pemkab, khususnya mereka yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), belum diikutsertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu, diungkapkan Bupati seusai membuka Rapat Koordinasi Teknis BPJS Ketenagakerjaan untuk Kepala OPD, Camat, dan Kades se-Kabupaten Beltim, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Selasa (21/3).

Saat ini, kata dia, baru sebanyak 182 orang PTT di Kabupaten Belitung yang sudah diikutkan dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Para PTT tersebut berasal dari 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itulah, Yuslih Ihza berkomitmen penuh agara seluruh pegawai Pemkab Beltim harus mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Program ini sangat menarik dan memberikan banyak manfaat. Makanya saya ingin semua pegawai kita ikutsertakan,” kata Yuslih kepada wartawan.

Lebih jauh, ia menjelaskan, bahwa dari hitung-hitungan iuran yang ada saat ini sangat memungkinkan apabila Pemerintah Daerah membiayai Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Selama ini dari 6 OPD yang membiayai beberapa masih dbayar oleh PTT yang bersangkutan.

“Kalau totalnya masih belasan ribu per bulan saya rasa Pemkab Beltim masih sanggup. Namun, ini mesti kita rapatkan dulu dengan OPD. Apakah mekanismenya nanti ikut JK dan JKK saja atau sekaligus sama JHT (Jaminan Hari Tua),” ungkap Yuslih.

Terkait itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Beltim, Bani Machtum menyatakan akan segera menanggapi komitmen Pemerintah Daerah tersebut. Tetapi ia menyatakan akan meminta OPD terkait untuk memberikan sosialisasi kepada para pegawai terlebih dulu.

“Kita ini Dinas baru, dan terus terang saya juga baru mengetahui ada hal seperti ini. Nanti kita minta Dinas Tenaga Kerja untuk bantu sosialisasi ke pegawai kita,” ujar Bani.

Sementara mengenai pembayaran iuran, pria yang pernah menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda Beltim ini mengatakan, dirinya belum bisa memastikan mekanisme pembayaran bagi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Apakah nantinya akan dipotong dari gaji pegawai atau disubsidi dari Pemkab Beltim.

“Kita tunggu kebijakan dan aturan dari atas dulu. Namun saya yakin untuk JHT pegawai kita akan setuju karena itu kan tabungan untuk masa depan mereka,” kata Bani.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bangka Belitung, Hery Subroto mengklaim bahwa dari 7 Pemkab/Pemkot yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, lima pemerintah daerah sudah memasukkan semua pegawai non PNS-nya ke dalam keangotaan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya PTT di Pemkab Belitung dan Belitung Timur yang baru sebagian kecil ikut.

“Kemarin Pemkot Pangkalpinang yang baru daftar 2.000 pegawainya, kalau Kabupaten Belitung baru sebagian. Malah nanti dalam work map 2029, baik PTT dan PNS akan gabung semua di BPJS Ketenagakerjaan,” terang Hery.

Hery menegaskan, tidak ada alasan lagi bagi pemberi kerja untuk tidak mendaftarkan pekerjanya baik di sektor formal maupun informal. Ia berharap jika Pemkab Beltim sudah komit untuk melindungi pegawainya 1 April 2017 nanti BPJS Ketenagakerjaan akan kembali datang untuk mendata seluruh pegawai PTT.

“Kalau ngomong sanksi, kita punya banyak sanksi untuk menjerat pemberi kerja. Tapi jangan lihat sanksinya, liat saja manfaat yang kita berikan untuk masa depan pegawai,” ujarnya. (Silalahi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*