Ridwan Mukti Siapkan Tiga Program Strategis

Gubernur Bengkulu, Dr. H. Ridwan Mukti MH.

Bengkulu, Bintang Save– Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi dari angka rata-rata nasional, dimana angka kemiskinan nasional mencapai 10,3%. Bengkulu masih berada di angka 18%. Dengan demikian, Provinsi Bengkulu bertengger di urutan ke-31 dari total 34 provinsi tertinggal yang ada di Indonesia.

“Kabupaten Seluma dan Kaur, angka kemiskinannya masih berada di angka 24%,” kata Gubernur Bengkulu, Dr. H. Ridwan Mukti MH saat menggelar konfrensi pers perdana di Media Center Pemprov Bengkulu, Jumat (10/2).

Gubernur menjelaskan, angka kemiskinan dan ketertinggal di Provinsi Bengkulu ini menjadi PR besar untuk diselesaikan. Tidak hanya PR Gubernur, namun harus mampu dipecahkan oleh semua OPD yang ada di Pemprov Bengkulu. “Caranya harus kerja keras. Semua OPD harus bergerak,” ujarnya usai menggelar rapat terbatas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu.

Kata dia, dalam satu tahun kedepan, ada tiga langkah yang menjadi fokus Pemprov Bengkulu dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan ini. Pertama, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Baik bantuan beras sejahtera (Rastra), bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan modal ekonomi, bedah rumah warga miskin dan berbagai bentuan lainnya.

Namun untuk memastikan bantuan itu teralisasi dan tepat sasaran, maka data masyarakat miskin harus akurat. Terlebih, warga penerima gas elpiji 3 kilogram dan listrik subsidi akan mendapatkan kartu muliti fungsi.

“Datanya harus sinkron dulu. Supaya bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat miskin kita. Untuk itu, OPD terkiat harus mampu menyelesaikan data tersebut,” jelas RM.

Kedua, dalam programnya Gubernur bersama OPD terkati akan melakukan pembanguan sarana dan prasaran. Contohnya seperti pendidikan, memastikan tidak ada lagi desa yang tidak ada sekolah. Kemudian akses jalannya bagus, tidak ada desa yang tak memiliki pasar.
Begitupun dengan sistem komunikasi sinyal dan listrik, semua desa ditargetkan teraliri. “Akses penghubung ini harus kita pastikan sudah ada. Jangan sampai untuk berkomunikasi menggunakan handphone saja masyarakat masih kesulitan,” bebernya.

Ketiga, yakni melakukan pemberdayaan kepada kelompok petani, nelayan, dan perternakkan. Dengan pemberadayaan, maka masyarakat dapat beraktifitas mencari ekonomi dengan cara-cara lebih profesional. “Kita lakukan seperti pemberdayaan kampung nelayan. Kalau nelayan kita bisa berinovasi lebih baik, makan aktifitas mancara ekonominya juga akan meningkat,” urainya.

Untuk memastikan hal itu terlaksana kepada masyarakat, Gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pemberantasan kemiskinan dan ketertinggal. Hal ini sebagai bentuk legalitas bahwa OPD wajub melaksana program tersebut setiap tahun. Tentunya secara terukur dan memenuhi semua terget yang telah ditetapkan.

“SK-nya sedang digodok. Jadi nanti akan dipetakan tugas OPD, apa, siapa dan melakukan apa. Langkah ini juga sebagai bentuk pencapaian 5 program besar gubernur,” terangnya. Langkah-langkah itu yang harus didukung oleh semua OPD. Hal ini, sebut Gubernur merupakan hasil dari pembelajarannya setelah setahun memimpin Bengkulu.

Ia mengakui, bahwa dalam masa kepemimpinannya masih banyak yang harus dievaluasi, yakni atas tidak berjalannya program secara signifikan. Menurut dia, ada dua faktor penyebab program-programnya tidak berjalan sesuai dengan teget.

Pertama, karena keterlambatan pengesahan Perda APBD-Perubahan 2016 serta pengesahan APBD 2017 dan terkait rekomendasi KASN tentang Aparatur Birokrasi yang sampai saat ini 26 jabatan masih dijabat Pelaksana tugas (Plt). Seharusnya memang program sudah berjalan tahun 2016 tapi harus berjalan tahun 2017.

“Namun demikian, program tetap on the track, berjalan pada jalur yang benar. Tentu dilain itu, program besar pakta integritas dan tidak melakukan sogok menyogok jabatan sudah kita lakukan dengan baik,” ucapnya. (Nur)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*