Korupsi Pajak, Kejati DKI Tahan Tiga Tersangka

Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Jakarta, Bintang Save– Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dikabarkan menahan tiga tersangka dugaan Korupsi pajak senilai Rp103,8 miliar di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. 

Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Kejati (Wakajati) DKI Jakarta, Masyhudi usai menerima pelimpahan tahap II berkas dan ketiga tersangka, dari penyidik khusus Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara, di Kejati DKI Jakarta, Kamis (2/2). “DS, M.S, dan SM kami tahan di Rutan Salemba sampai 20 hari ke depan,” kata dia.

Perbuatan para tersangka, sebutnya, yakni sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi. “Modus menerbitkan faktur tersebut tidak diikuti penyerahan barang dan pembayaranya,” jelas Masyhudi.

Masyhudi menjelaskan sanksi yang harus diterima ketiga tersangka. Dalam kasus pajak sanksinya sangat jelas, bukan hanya penjara minimal dan maksimal tetapi dendanya paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pembayaran pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan setoran pajak.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya bersama Dirjen Pajak tengah komitmen dan konsisten untuk mengatasi persoalan pajak agar pajak kontribusi bisa berjalan optimal. “Kita tidak akan main-main supaya para wajib pajak ini patuh,” tegasnya.

Selanjutnya, ungkap Masyhudi, JPU akan membuat dakwaan yang nantinya segera dilimpahkan untuk disidangkan ke Pengadilan. Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih jauh, Kanwil DJP Jakarta Utara, Pontas Pane mengatakan bahwa tersangka DS merupakan otak dari kasus ini. Ia memiliki dua perusahaan, yakni PT BLML dan PT JSMP. Sedangkan untuk dua tersangka lainnya hanya turut serta. “Tindak pidana itu dilakukan oleh tersangka terus menerus mulai masa pajak Januari 2009 hingga Desember 2011,” jelasnya.

Sebenarnya, beber Pontas, pihaknya sudah menawarkan kepada ketiga tersangka itu untuk mengikuti pengampunan pajak. “Tapi mereka malah menolak dan lebih memilih opsi proses hukum,” katanya. (Her)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*